JK minta Pemerintah turunkan harga kebutuhan
Kamis, 15 November 2012 - 15:45 WIB
JK minta Pemerintah turunkan harga kebutuhan
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta pemerintah untuk lebih teliti melihat permasalahan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang terus menjadi konflik antara pengusaha dan buruh.
Kalla yang juga pengusaha itu mengatakan, permasalahan tersebut ternyata sedikit banyak merupakan kesalahan dari pemerintah yang selalu menaikkan harga berbagai kebutuhan.
“Jadi kita jangan bicara satu poin saja. Buruh minta terus naik upah, tapi seharusnya pemerintah juga harus perbaiki infrastruktur dan menurunkan biaya lainnya yang berkaitan dengan operasional,“ kata JK saat menghadiri acara di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Kamis (15/11/2012).
JK menjelaskan, akibat kurangnya infrastruktur penunjang bisnis, rumitnya proses birokrasi dan juga mahalnya biaya operasional, membuat pengusaha bingung untuk menaikan upah para buruh.
“Jadi bukan hanya dengan pengusaha dan buruh, tapi pemerintah juga harus turut campur. Tidak bisa naik terus kalau tidak ada yang turun, pemerintah juga seharusnya turunkan salah satu harga,“ tegasnya.
JK pun membantah bahwa selama ini, pengusaha memang tidak mempunyai niat untuk menaikan upah buruh yang dirasa sangat kurang. Namun, JK kembali menyalahkan pemerintah yang malah tidak mau bersifat kooperatif dalam menghemat anggaran pengeluaran para pengusaha.
“Begini, sebenarnya tidak ada pengusaha yang tidak setuju meningkatkan kesejahteraan buruh. Tidak ada satupun kita menekan upah buruh, saya tidak setuju itu. Karena kalau upah buruh naik, kebutuhan dalam negeri akan naik, industri juga akan naik,“ tandasnya.
Kalla yang juga pengusaha itu mengatakan, permasalahan tersebut ternyata sedikit banyak merupakan kesalahan dari pemerintah yang selalu menaikkan harga berbagai kebutuhan.
“Jadi kita jangan bicara satu poin saja. Buruh minta terus naik upah, tapi seharusnya pemerintah juga harus perbaiki infrastruktur dan menurunkan biaya lainnya yang berkaitan dengan operasional,“ kata JK saat menghadiri acara di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Kamis (15/11/2012).
JK menjelaskan, akibat kurangnya infrastruktur penunjang bisnis, rumitnya proses birokrasi dan juga mahalnya biaya operasional, membuat pengusaha bingung untuk menaikan upah para buruh.
“Jadi bukan hanya dengan pengusaha dan buruh, tapi pemerintah juga harus turut campur. Tidak bisa naik terus kalau tidak ada yang turun, pemerintah juga seharusnya turunkan salah satu harga,“ tegasnya.
JK pun membantah bahwa selama ini, pengusaha memang tidak mempunyai niat untuk menaikan upah buruh yang dirasa sangat kurang. Namun, JK kembali menyalahkan pemerintah yang malah tidak mau bersifat kooperatif dalam menghemat anggaran pengeluaran para pengusaha.
“Begini, sebenarnya tidak ada pengusaha yang tidak setuju meningkatkan kesejahteraan buruh. Tidak ada satupun kita menekan upah buruh, saya tidak setuju itu. Karena kalau upah buruh naik, kebutuhan dalam negeri akan naik, industri juga akan naik,“ tandasnya.
(rna)
Lihat Juga :
