Pengusaha angkutan paling terancam
Selasa, 27 November 2012 - 18:36 WIB
Pengusaha angkutan paling terancam
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah diminta segera mencari soluasi terkait habisnya kuota BBM bersubsidi, tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat luas.
Hal itu terkait, telah dicabutnya ketentuan kitir (pembatasan distribusi premium untuk SPBU) oleh Pertamina dua hari lalu. Akan tetapi, Pertamina masih menunggu solusi selanjutnya dari pemerintah. Solusi tersebut menindaklanjuti menipisnya kuota BBM bersubsidi yang diperkirakan akan habis pada 19 Desember 2012 mendatang.
"Pemerintah harus segera mencari solusi secara cepat dan tepat. Jangan sampai kepentingan masyarakat terabaikan apalagi sampai dirugikan," kata Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jabar Aldo F Wiyana di Bandung, Selasa (27/11/2012).
Menurut dia, pembatasan kuota BBM bersubsidi atau premium akibat habisnya kuota akan berpengaruh terhadap moda angkutan umum seperti bus, angkutan kota, taksi, dan lainnya. Apalagi bila, premium sulit didapat atau bahkan tidak ada di SPBU. Mestinya, pemerintah menambah kuota atau melakukan pembatasan.
"Bisa juga dilakukan pembatasan. Misalnya BBM bersubsidi khusus untuk kendaraan berplat kuning," pungkas Aldo. Menurut dia, apabila premium tidak ditemukan di setiap SPBU, maka kelangsungan bisnis transportasi akan terancam. Mereka tidak bisa mengoperasikan kendaraannya.
Kondisi tersebut, semakin memperuruk keadaan. Saat ini saja, load faktor angkutan umum sudah sangat kritis. Di Jabar, load factor angkutan umum rata-rata sekitar 30-60 persen. Artinya, apabila dalam satu bus terdapat 60 tempat duduk, hanya sekitar 20 kursi yang terisi.
Di Jawa Barat, lanjut dia, ada sekitar 150.000 sampai 200.000 kendaraan umum, terdiri atas taksi, bus, angkot, dan lainnya. Menurut Aldo, apabila angkutan umum tidak beroperasi, maka roda perekonimian Jabar akan lumpuh. Karena, angkutan tersebut masih digunakan sebagian besar masyarakat kelas menengah dan bawah.
Sementara itu, ekonom dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi mengatakan, mau tidak mau pemerintah harus menambah kuotas BBM bersubsidi. Karena, pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sudah pasti berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi BBM.
"Artinya, permintaan premium memang tinggi. Mau tidak mau harus ditambah," pungkas dia. Acu berharap, pemerintah jangan lagi melakukan pembatasan kuotas distribusi atau kitir seperti pekan lalu. Cara tersebut terbukti kurang efektif, bahkan menimbulkan gejolak di masyarakat.
Menyikapi persoalan kuota BBM di tahun 2012 yang selalu menimbulkan polemik, Acu berharap, pemerintah dan DPR mendesain ulang penetapan kuota premium 2013. Termasuk menentukan pengaturan konsumsi premium, agar tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan.
Hal itu terkait, telah dicabutnya ketentuan kitir (pembatasan distribusi premium untuk SPBU) oleh Pertamina dua hari lalu. Akan tetapi, Pertamina masih menunggu solusi selanjutnya dari pemerintah. Solusi tersebut menindaklanjuti menipisnya kuota BBM bersubsidi yang diperkirakan akan habis pada 19 Desember 2012 mendatang.
"Pemerintah harus segera mencari solusi secara cepat dan tepat. Jangan sampai kepentingan masyarakat terabaikan apalagi sampai dirugikan," kata Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jabar Aldo F Wiyana di Bandung, Selasa (27/11/2012).
Menurut dia, pembatasan kuota BBM bersubsidi atau premium akibat habisnya kuota akan berpengaruh terhadap moda angkutan umum seperti bus, angkutan kota, taksi, dan lainnya. Apalagi bila, premium sulit didapat atau bahkan tidak ada di SPBU. Mestinya, pemerintah menambah kuota atau melakukan pembatasan.
"Bisa juga dilakukan pembatasan. Misalnya BBM bersubsidi khusus untuk kendaraan berplat kuning," pungkas Aldo. Menurut dia, apabila premium tidak ditemukan di setiap SPBU, maka kelangsungan bisnis transportasi akan terancam. Mereka tidak bisa mengoperasikan kendaraannya.
Kondisi tersebut, semakin memperuruk keadaan. Saat ini saja, load faktor angkutan umum sudah sangat kritis. Di Jabar, load factor angkutan umum rata-rata sekitar 30-60 persen. Artinya, apabila dalam satu bus terdapat 60 tempat duduk, hanya sekitar 20 kursi yang terisi.
Di Jawa Barat, lanjut dia, ada sekitar 150.000 sampai 200.000 kendaraan umum, terdiri atas taksi, bus, angkot, dan lainnya. Menurut Aldo, apabila angkutan umum tidak beroperasi, maka roda perekonimian Jabar akan lumpuh. Karena, angkutan tersebut masih digunakan sebagian besar masyarakat kelas menengah dan bawah.
Sementara itu, ekonom dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi mengatakan, mau tidak mau pemerintah harus menambah kuotas BBM bersubsidi. Karena, pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sudah pasti berpengaruh terhadap peningkatan konsumsi BBM.
"Artinya, permintaan premium memang tinggi. Mau tidak mau harus ditambah," pungkas dia. Acu berharap, pemerintah jangan lagi melakukan pembatasan kuotas distribusi atau kitir seperti pekan lalu. Cara tersebut terbukti kurang efektif, bahkan menimbulkan gejolak di masyarakat.
Menyikapi persoalan kuota BBM di tahun 2012 yang selalu menimbulkan polemik, Acu berharap, pemerintah dan DPR mendesain ulang penetapan kuota premium 2013. Termasuk menentukan pengaturan konsumsi premium, agar tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan.
(gpr)
Lihat Juga :
