Hatta minta DPR setujui tambah kuota BBM subsidi
Rabu, 28 November 2012 - 16:24 WIB
Hatta minta DPR setujui tambah kuota BBM subsidi
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah akan mengajukan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kali keduanya pada tahun ini. Hal ini untuk mencukupi sisa kebutuhan BBM subsidi masyarakat hingga akhir tahun ini, yang mencapai 1,2 juta kiloliter (kl).
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, langkah ini harus disetujui oleh parlemen. Pasalnya, BBM merupakan kebutuhan masyarakat yang harus disediakan.
"Itu persetujuan pemerintah dan DPR. Kalau DPR tidak setuju, tidak jalan barang itu. Sebab ini UU dalam APBN," kata Hatta di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (28/11/2012).
Menurutnya, DPR dapat memahami kondisi yang terjadi saat ini. Pasalnya, ketika dikalkulasi dengan cermat, masih akan terjadi kelebihan kuota. "Kawan-kawan DPR pasti memahami kalau itu menimbulkan persoalan," tegasnya.
Jika pengajuan tidak terpenuhi dan langkah penghematan di sisa waktu sebelum perkiraan kuota habis pada 24 Desember mendatang, maka Pertamina diminta tetap untuk menyalurkan BBm bersubsidi hingga 1 Januari 2013.
"Coba kita berhemat dulu, nanti kalau tidak cukup, kita bisa tetap minta Pertamina untuk menyalurkan. Toh selisih harinya tidak banyak juga diprediksi tanggal 24 Desember habis kan tinggal 1 minggu," pungkasnya.
Sebelumnya PT Pertamina (Persero) menyatakan, stok BBM bersubsidi perlu ditambah sebanyak 1,2 juta kiloliter (kl) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia hingga akhir tahun. Dengan asumsi harga keekonomian saat ini, maka dengan tambahan pasokan BBM bersubsidi 1,2 juta kl, kebutuhan anggaran untuk penambahan kuota BBM bersubsidi hingga penghujung tahun diperkirakan mencapai Rp6 triliun.
Pemerintah tentunya harus kembali menempuh jalur persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini merupakan kedua kalinya setelah September lalu megajukan penambahan kuota yang kemudian disetujui sebesar 4,04 juta kl.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, langkah ini harus disetujui oleh parlemen. Pasalnya, BBM merupakan kebutuhan masyarakat yang harus disediakan.
"Itu persetujuan pemerintah dan DPR. Kalau DPR tidak setuju, tidak jalan barang itu. Sebab ini UU dalam APBN," kata Hatta di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (28/11/2012).
Menurutnya, DPR dapat memahami kondisi yang terjadi saat ini. Pasalnya, ketika dikalkulasi dengan cermat, masih akan terjadi kelebihan kuota. "Kawan-kawan DPR pasti memahami kalau itu menimbulkan persoalan," tegasnya.
Jika pengajuan tidak terpenuhi dan langkah penghematan di sisa waktu sebelum perkiraan kuota habis pada 24 Desember mendatang, maka Pertamina diminta tetap untuk menyalurkan BBm bersubsidi hingga 1 Januari 2013.
"Coba kita berhemat dulu, nanti kalau tidak cukup, kita bisa tetap minta Pertamina untuk menyalurkan. Toh selisih harinya tidak banyak juga diprediksi tanggal 24 Desember habis kan tinggal 1 minggu," pungkasnya.
Sebelumnya PT Pertamina (Persero) menyatakan, stok BBM bersubsidi perlu ditambah sebanyak 1,2 juta kiloliter (kl) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia hingga akhir tahun. Dengan asumsi harga keekonomian saat ini, maka dengan tambahan pasokan BBM bersubsidi 1,2 juta kl, kebutuhan anggaran untuk penambahan kuota BBM bersubsidi hingga penghujung tahun diperkirakan mencapai Rp6 triliun.
Pemerintah tentunya harus kembali menempuh jalur persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini merupakan kedua kalinya setelah September lalu megajukan penambahan kuota yang kemudian disetujui sebesar 4,04 juta kl.
(rna)
Lihat Juga :
