Jero akui program pembatasan BBM subsidi tak sukses
Rabu, 28 November 2012 - 17:47 WIB
Jero akui program pembatasan BBM subsidi tak sukses
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengakui, program pembatasan bahan bakar minyak (BBm) bersubsidi tidak sukses secara keseluruhan. Maka dari itu, kuota BBM subsidi sebesar 44,04 juta kiloliter (kl) tetap jebol pada tahun ini.
"(Pembatasan BBM subsidi) Berhasil tapi tidak 100 persen," kata Jero di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (28/11/2012).
Dia mengklaim, program seperti pembatasan BBM bersubsidi khusus untuk pemerintah berhasil dan memastikan kendaraan pemerintah tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. "Semua mobil pemerintah tidak pakai BBM bersubsidi," tambahnya.
Akan tetapi, program pembatasan BBM bersubsidi pada sektor pertambangan dan perkebunan diakui masih tidak sukses. Apalagi dengan penyelundupan BBM, yang masih marak dan tidak bisa diatasi.
"Itu harus kita tertibkan. Yang masih ada penyelundupan karena penyelundupan terkait harga BBM kita murah, di negara tetangga mahal. Jadi, mereka termotivasi untuk menyelundupkan. Capek nangkepnya, sudah ditangkepin," paparnya.
Sedangkan Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Jero menegaskan bisa untuk melakukan tugasnya itu.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) sebelumnya menyatakan stok BBM bersubsidi tidak cukup hingga akhir tahun ini. Karena itu, perlu ditambah sebanyak 1,2 juta kl untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia hingga akhir tahun. Dengan asumsi harga keekonomian saat ini, maka dengan tambahan pasokan BBM bersubsidi 1,2 juta kl, kebutuhan dana diperkirakan akan mencapai Rp6 triliun.
Pemerintah tentunya harus kembali menempuh jalur persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini merupakan kedua kalinya setelah September lalu megajukan penambahan kuota yang kemudian disetujui sebesar 4,04 juta kl.
"(Pembatasan BBM subsidi) Berhasil tapi tidak 100 persen," kata Jero di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (28/11/2012).
Dia mengklaim, program seperti pembatasan BBM bersubsidi khusus untuk pemerintah berhasil dan memastikan kendaraan pemerintah tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. "Semua mobil pemerintah tidak pakai BBM bersubsidi," tambahnya.
Akan tetapi, program pembatasan BBM bersubsidi pada sektor pertambangan dan perkebunan diakui masih tidak sukses. Apalagi dengan penyelundupan BBM, yang masih marak dan tidak bisa diatasi.
"Itu harus kita tertibkan. Yang masih ada penyelundupan karena penyelundupan terkait harga BBM kita murah, di negara tetangga mahal. Jadi, mereka termotivasi untuk menyelundupkan. Capek nangkepnya, sudah ditangkepin," paparnya.
Sedangkan Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Jero menegaskan bisa untuk melakukan tugasnya itu.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) sebelumnya menyatakan stok BBM bersubsidi tidak cukup hingga akhir tahun ini. Karena itu, perlu ditambah sebanyak 1,2 juta kl untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia hingga akhir tahun. Dengan asumsi harga keekonomian saat ini, maka dengan tambahan pasokan BBM bersubsidi 1,2 juta kl, kebutuhan dana diperkirakan akan mencapai Rp6 triliun.
Pemerintah tentunya harus kembali menempuh jalur persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini merupakan kedua kalinya setelah September lalu megajukan penambahan kuota yang kemudian disetujui sebesar 4,04 juta kl.
(rna)
Lihat Juga :
