Kemenkeu dalami permintaan Jokowi soal MRT
Selasa, 04 Desember 2012 - 17:18 WIB
Kemenkeu dalami permintaan Jokowi soal MRT
A
A
A
Sindonews.com - Kehadiran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke Kementerian Keuangan untuk perubahan komposisi pembiayaan MRT belum membuahkan hasil. Kemenkeu perlu pendalaman lebih lanjut untuk menyetujui permintaan komposisi pembiayaan sebesar 30:70 persen.
Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menuturkan pembahasan ini dilakukan dengan sistematis. Dimana melihat keberlanjutan sejak proyek ini dimulai tahun 2005 silam.
"Intinya jangan sampai ada beban yang terlalu berat oleh Pemda, dan kami merespon lebih jauh apa yang menjadi sebab biaya itu terlalu besar sehingga memerlukan waktu untuk mendalami," ujar Mahendra di kantornya, Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Mahendra menjelaskan pihaknya tetap akan mempertimbangkan soal pembagian komposisi, beban pengeluaran, investasi dan penetapan tarif.
"Ini kami sampaikan ada hal-hal yang disepakati yang jadi pegangan. Kami memahami informasi yang disampaikan Pak Gubernur tadi ada beberapa hal yang nampaknya tidak mudah ditanggulangi oleh DKI menjadi risiko dalam APBD misalnya," paparnya.
Selain itu, Mahendra mengaku hal ini baru dibicarakan oleh Jokowi, sehingga belum ada kepastian setuju ataupun tidak.
"Kita akan update nanti saatnya karena ini baru mendengar. Belum bisa pastikan. Intinya tadi kegiatan itu baik dan berikan kontribusi yang baik. Infrastruktur Jakarta perlu hal tersebut," pungkasnya.
Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menuturkan pembahasan ini dilakukan dengan sistematis. Dimana melihat keberlanjutan sejak proyek ini dimulai tahun 2005 silam.
"Intinya jangan sampai ada beban yang terlalu berat oleh Pemda, dan kami merespon lebih jauh apa yang menjadi sebab biaya itu terlalu besar sehingga memerlukan waktu untuk mendalami," ujar Mahendra di kantornya, Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Mahendra menjelaskan pihaknya tetap akan mempertimbangkan soal pembagian komposisi, beban pengeluaran, investasi dan penetapan tarif.
"Ini kami sampaikan ada hal-hal yang disepakati yang jadi pegangan. Kami memahami informasi yang disampaikan Pak Gubernur tadi ada beberapa hal yang nampaknya tidak mudah ditanggulangi oleh DKI menjadi risiko dalam APBD misalnya," paparnya.
Selain itu, Mahendra mengaku hal ini baru dibicarakan oleh Jokowi, sehingga belum ada kepastian setuju ataupun tidak.
"Kita akan update nanti saatnya karena ini baru mendengar. Belum bisa pastikan. Intinya tadi kegiatan itu baik dan berikan kontribusi yang baik. Infrastruktur Jakarta perlu hal tersebut," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
