Menkeu bentuk tim khusus bantu Jokowi
Selasa, 04 Desember 2012 - 17:32 WIB
Menkeu bentuk tim khusus bantu Jokowi
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Keuangan sengaja membentuk tim khusus untuk Gubernur DKI Joko Widodo dalam pencapaian program kerja dengan kapasitas yang besar. Salah satunya adalah program pembenahan transportasi dengan proyek Mass Rapid Transit (MRT).
"Kita siap tim yang bisa dukung Pak Gubernur. Ada untuk hal ini dan hal lain," ungkap Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar di Kantornya, Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Proyek MRT saat ini diakui masih tersendat. Lepas dari Gubernur sebelumnya, Jokowi mesti memastikan proyek ini dari awal. Mahendra menjelaskan, dalam proyek ini baik anggaran daerah maupun pusat harus sama-sama dijaga.
"Kita bicarakan Pemda menjaga anggaran baik dan pelayanan baik bagi warganya. Tapi pemerintah juga jaga fiskalnya. Kalau ada hal lain maka dibicarakan selanjutnya," jelasnya.
Menemui Agus Martowardojo, Jokowi menyiapkan permintaan komposisi pembiayaan yang lebih besar ditanggung oleh pemerintah pusat, atau 30:70 persen. Mahendra mengaku hal ini mesti dilihat lagi opsi penyelsaian.
"Pak Gubernur jelaskan beban tadi begitu besar bagi Pemda. Sehingga kami ikut lihat opsi penyelesaiannya. Prosentase akan di-update pada gilirannya. Saya tidak bisa lebih teknis karena belum ada pembahasan," tandas Mahendra.
"Kita siap tim yang bisa dukung Pak Gubernur. Ada untuk hal ini dan hal lain," ungkap Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar di Kantornya, Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Proyek MRT saat ini diakui masih tersendat. Lepas dari Gubernur sebelumnya, Jokowi mesti memastikan proyek ini dari awal. Mahendra menjelaskan, dalam proyek ini baik anggaran daerah maupun pusat harus sama-sama dijaga.
"Kita bicarakan Pemda menjaga anggaran baik dan pelayanan baik bagi warganya. Tapi pemerintah juga jaga fiskalnya. Kalau ada hal lain maka dibicarakan selanjutnya," jelasnya.
Menemui Agus Martowardojo, Jokowi menyiapkan permintaan komposisi pembiayaan yang lebih besar ditanggung oleh pemerintah pusat, atau 30:70 persen. Mahendra mengaku hal ini mesti dilihat lagi opsi penyelsaian.
"Pak Gubernur jelaskan beban tadi begitu besar bagi Pemda. Sehingga kami ikut lihat opsi penyelesaiannya. Prosentase akan di-update pada gilirannya. Saya tidak bisa lebih teknis karena belum ada pembahasan," tandas Mahendra.
(gpr)
Lihat Juga :
