Kesejahteraan (pun) perlu dikelola

Beberapa waktu terakhir ini kehidupan masyarakat Ibu Kota diwarnai oleh kehadiran sejumlah demonstrasi yang mengusung pesan peningkatan kesejahteraan.

Mulai dari harapan penerapan upah minimum provinsi yang baru, hingga aksi protes atas pengurangan karyawan yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Realitas tersebut spontan menimbulkan tanya, apakah deindustrialisasi sedang terjadi di Tanah Air?

Mengingat di satu sisi pemerintah tengah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Namun, di sisi lain kebijakan tersebut secara otomatis telah menimbulkan beban baru di tengah kondisi ekonomi yang kurang mendukung bagi sejumlah pelaku bisnis.

Alhasil, ada dua kepentingan yang sedang beradu dalam konteks tersebut. Tanpa berupaya untuk menghakimi salah satu pihak, realitas yang terjadi telah membuktikan bahwa untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan diperlukan pola manajemen yang cukup komprehensif di antara setiap pemangku kepentingan.

Pengelola negara maupun pemangku bisnis harus selangkah dalam memaknai kesejahteraan yang akan diwujudkan, dan sepakat dalam mengamini upaya yang harus diambil demi terciptanya definisi tersebut.

Tuntutan untuk mengelola kesejahteraan sebenarnya bukan hanya manipulasi negara- negara Asia Tenggara, Amerika Serikat (AS) pun kini juga turut mengalaminya. Tak ayal, pihak eksekutif harus berhadapan dengan legislatif demi kelancaran langkah menciptakan kesejahteraan bersama.

Ini sekaligus membuktikan bahwa sudah saatnya bagi setiap pelaku ekonomi dan pemangku negara untuk memahami manajemen kesejahteraan secara komprehensif. Ada beberapa langkah yang perlu dicermati dari konsep manajemen kesejahteraan.

Pertama, terkait cara pandang atas kesejahteraan yang ingin diciptakan. Nilai-nilai luhur bangsa telah menggariskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mengalami peningkatan kesejahteraan melalui penerapan aktivitas ekonomi yang bertanggung jawab. Meski pernyataan tersebut masih menimbulkan interpretasi yang berbeda, harus dipahami bahwa pertanggung jawaban yang dimaksud terfokus pada masing-masing stakeholder.

Artinya, setiap pihak harus memahami bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Atau dengan kata lain, aktivitas ekonomi satu pihak tidak boleh mematikan aktivitas pihak lainnya. Ketimpangan pertanggungjawaban yang terjadi akan mengarah pada instabilitas kerangka ekonomi yang telah disepakati bersama.

Elemen kedua yang perlu dicermati ada pada target waktu pencapaian. Poin ini oleh sebagian kalangan dinilai penting sebab tanpa adanya tenggat waktu pencapaian, niscaya kesejahteraan hanya sebatas cita-cita.

Dengan target waktu itulah setiap pemangku kepentingan akan menyelaraskan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Berbicara tentang poin ini, akan sangat efektif bila target waktu pencapaian ditentukan mulai dari jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.

Apa saja yang ingin dicapai dalam kurun waktu kurang dari satu tahun (jangka pendek), satu hingga tiga tahun (jangka menengah) hingga tiga sampai lima tahun (jangka panjang). Dengan demikian, esensi komprehensif kekinian serta nilai praktis blue print kesejahteraan akan terlihat jelas.

Hal ini penting agar setiap pelaku dapat saling mengoreksi blue printyang diusung bersama. Selanjutnya, elemen yang tak kalah pentingnya adalah komunikasi. Sejarah pembangunan nasional telah menunjukkan bahwa komunikasi yang tepat akan berdampak positif pada efektivitas penerapan strategi.

Selain adanya kemungkinan terciptanya cara pandang yang sama, komunikasi yang efektif terbukti mampu menginisiasi spirit yang sama di antara setiap pelaku. Di lain sisi, komunikasi yang efektif juga menciptakan ruang bagi setiap pihak untuk memberikan masukan-masukan yang berarti bagi peningkatan efektivitas penerapan blue print di setiap rentang waktu.

Dengan bekal nilai-nilai tenggang rasa serta tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita nasional, niscaya peningkatan kesejahteraan akan terealisasi secara nyata di berbagai wilayah. Selamat berefleksi, sukses senantiasa menyertai Anda.

ARIES HERU PRASETYO
Ketua Program Sarjana PPM School of Management [email protected]