Pagu subsidi energi akan dibatasi
Selasa, 11 Desember 2012 - 15:31 WIB
Pagu subsidi energi akan dibatasi
A
A
A
Sindonews.com - Subsidi energi pemerintah yang besar menyebabkan beberapa masalah pada kesehatan fiskal Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan energi yang tepat, sehingga anggaran pemerintah dapat terjaga.
Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengungkapkan, pemerintah memang selalu memprioritsakan pengelolaan subsidi energi. Subsidi ini, paling banyak digunakan untuk mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM)
"Subsidi pada 2013 sudah mencapai Rp317 triliun, dan subsidi BBM sendiri bisa mencapai Rp200 triliun. Jadi harus ada upaya untuk bisa mengelola subsidi agar bisa tepat sasaran," kata Agus Marto kala ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2012).
Menurutnya, jika subsidi tersebut dapat ditekan, maka subsidi tersebut dapat dialihkan pada pos-pos yang benar-benar membutuhkan. "Kita tahu jumlah subsidi itu ternyata jumlahnya lebih besar dari belanja infrasruktur, belanja modal," tambah dia.
Menkeu menjelaskan, pemerintah bukannya berdiam diri saja dengan adanya kuota BBM yang selalu melampaui target. Menurutnya, pada awal 2012 dia pernah mengusulkan untuk mematok pagu dari BBM bersebusidi namun usul tersebut ditolak.
"Kita pernah diskusikan itu dengan DPR, di mana jumlah subsidi disepakati jumlahnya kemudian ditranslasikan dalam bentuk subsidi per liter. Tetapi kalau terjadi kenaikan harga minyak dunia mesti ada penyesuaian di harga eceran BBM atau listrik. Tapi saat yang lalu, kita belum mendapat persetujuan," jelas dia.
Oleh karena itu, melihat tingginya overkuota BBM ini, dia berencana untuk kembali mengkaji pembatasan pagu untuk subsidi BBM. "Ke depan itu salah satu alternatif yang kita kembangkan. Itu ide yang baik," tukas dia.
Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengungkapkan, pemerintah memang selalu memprioritsakan pengelolaan subsidi energi. Subsidi ini, paling banyak digunakan untuk mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM)
"Subsidi pada 2013 sudah mencapai Rp317 triliun, dan subsidi BBM sendiri bisa mencapai Rp200 triliun. Jadi harus ada upaya untuk bisa mengelola subsidi agar bisa tepat sasaran," kata Agus Marto kala ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2012).
Menurutnya, jika subsidi tersebut dapat ditekan, maka subsidi tersebut dapat dialihkan pada pos-pos yang benar-benar membutuhkan. "Kita tahu jumlah subsidi itu ternyata jumlahnya lebih besar dari belanja infrasruktur, belanja modal," tambah dia.
Menkeu menjelaskan, pemerintah bukannya berdiam diri saja dengan adanya kuota BBM yang selalu melampaui target. Menurutnya, pada awal 2012 dia pernah mengusulkan untuk mematok pagu dari BBM bersebusidi namun usul tersebut ditolak.
"Kita pernah diskusikan itu dengan DPR, di mana jumlah subsidi disepakati jumlahnya kemudian ditranslasikan dalam bentuk subsidi per liter. Tetapi kalau terjadi kenaikan harga minyak dunia mesti ada penyesuaian di harga eceran BBM atau listrik. Tapi saat yang lalu, kita belum mendapat persetujuan," jelas dia.
Oleh karena itu, melihat tingginya overkuota BBM ini, dia berencana untuk kembali mengkaji pembatasan pagu untuk subsidi BBM. "Ke depan itu salah satu alternatif yang kita kembangkan. Itu ide yang baik," tukas dia.
(gpr)
Lihat Juga :
