Dicuekin Jero, APZI akan mengadu ke Jokowi
Minggu, 16 Desember 2012 - 11:12 WIB
Dicuekin Jero, APZI akan mengadu ke Jokowi
A
A
A
Sindonews.com - Asosiasi Pertambangan Zirconium Indonesia (APZI) mengancam akan mengadu kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bila Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik tidak kunjung mendengarkan aspirasi mereka terkait kejelasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 (Permen No 7/2012) tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Pengolahan dan Pemurnian Mineral.
"Kalau tidak didengar, APZI akan mengadu ke Gubernur Jokowi, agar membantu memperjuangkan aspirasi publik," kata Ketua Umum APZI Ferry Alfiand dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (14/12/2012).
Ferry menuturkan, APZI telah menyampaikan surat resmi kepada Jero dan Dirjen Minerba Thamrin Sihite akhir November 2012 lalu. Namun, hingga kini belum ada tanggapan dari jajaran Kementerian ESDM.
"Sejak akhir November 2012, APZI sudah menyurati Menteri ESDM, menyurati Dirjen Minerba, juga sudah menulis surat keluhan dan menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Ditjen Minerba. Tapi hingga medio Desember, belum ada tanggapan pemerintah," ujar dia.
Permen No.7/2012 ini, menurut Ferry, harus segera diperjelas oleh Kementerian ESDM karena pembangunan smelter yang diatur dalam regulasi tersebut membutuhkan waktu persiapan yang cukup panjang, tidak bisa dilaksanakan secara mendadak.
"Mengapa perhitungan APZI seharusnya ada kejelasan regulasi pada akhir 2012 karena untuk membangun smelter dibutuhkan waktu satu tahun," ujarnya.
"Kalau tidak didengar, APZI akan mengadu ke Gubernur Jokowi, agar membantu memperjuangkan aspirasi publik," kata Ketua Umum APZI Ferry Alfiand dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (14/12/2012).
Ferry menuturkan, APZI telah menyampaikan surat resmi kepada Jero dan Dirjen Minerba Thamrin Sihite akhir November 2012 lalu. Namun, hingga kini belum ada tanggapan dari jajaran Kementerian ESDM.
"Sejak akhir November 2012, APZI sudah menyurati Menteri ESDM, menyurati Dirjen Minerba, juga sudah menulis surat keluhan dan menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Ditjen Minerba. Tapi hingga medio Desember, belum ada tanggapan pemerintah," ujar dia.
Permen No.7/2012 ini, menurut Ferry, harus segera diperjelas oleh Kementerian ESDM karena pembangunan smelter yang diatur dalam regulasi tersebut membutuhkan waktu persiapan yang cukup panjang, tidak bisa dilaksanakan secara mendadak.
"Mengapa perhitungan APZI seharusnya ada kejelasan regulasi pada akhir 2012 karena untuk membangun smelter dibutuhkan waktu satu tahun," ujarnya.
(rna)
Lihat Juga :
