Anggaran Kementerian ESDM Dipotong Rp3,5 Triliun

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ikut terdampak pemangkasan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi akibat terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan laporan, pemotongan anggaran mencapai Rp3,5 triliun atau 2,4% dari total seluruh belanja kementerian dan lembaga yang dipotong sebesar Rp145,7 triliun.

"Untuk mendukung penanganan Covid-19, terdapat pemotongan belanja di Kementerian ESDM sebesar Rp3,5 triliun. Itu untuk mendukung kebutuhan tambahan belanja penanganan penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi sebesar Rp405 triliun," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, di Jakarta, Selasa (23/6/2020).

(BACA JUGA: Pemotongan Anggaran Kementerian Harus Tepat Sasaran)

Menurut dia akibat pemotongan anggaran tersebut maka pagu anggaran belanja Kementerian ESDM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mengalami perubahan. Pagu anggaran yang sebelumnya Rp9,66 triliun turun menjadi Rp6,2 triliun.

Rinciannya, belanja aparatur dari Rp5,65 triliun menyusut jadi Rp2,56 triliun, belanja publik non-fisik dari Rp1,73 triliun turun menjadi Rp1,42 triliun dan belanja publik fisik dari Rp2,27 triliun turun menjadi Rp2,22 triliun. Dampak dari pemotongan tersebut maka ada dua kriteria refocusing anggaran.

Untuk kriteria pertama terkait belanja barang yang terdiri dari perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional, serta belanja barang lainnya yang terhambat akibat adanya pandemi Covid-19 dapat ditunda ke tahun berikutnya. Selanjutnya kriteria kedua adalah belanja modal untuk proyek yang tidak prioritas juga ditunda tahun depan.

Disamping itu, pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi juga mengalami perubahan, misalnya pembangunan jaringan gas bumi yang semula akan dibangun sebanyak 266.070 saluran rumah tangga (SR) berubah menjadi 127.864 SR atau berkurang 138.206 SR. Sedangkan untuk pembangunan konverter kit untuk nelayan yang seharusnya 40.000 paket, konverter petani 10.000 paket dan konversi minyak tanah ke elpiji yang seharusnya 526.616 paket seluruhnya dibatalkan.

"Seluruhnya akan dilanjutkan pada tahun depan. Begitu juga dengan infrastruktur energi baru terbarukan misalnya pembangunan rooftop terdapat realokasi anggaran," kata dia.