FITRA minta menteri 'pemalas' dicopot

Senin, 07 Januari 2013 - 18:59 WIB
FITRA minta menteri...
FITRA minta menteri 'pemalas' dicopot
A A A
Sindonews.com - Forum Indonesia untuk Transparansi (FITRA) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mencopot sejumlah menteri yang kinerja anggarannya buruk. Pasalnya, rendahnya tingkat penyerapan anggaran menunjukkan bahwa banyak program yang tidak berjalan.

"Kalau penyerapan anggaran di bawah target, kan itu menunjukkan bahwa mereka tidak perform. Menterinya harus diganti kalau sudah berkali-kali," tegas Sekretaris Jenderal FITRA Yuna Farhan ketika dihubungi Sindonews di Jakarta, Senin (7/1/2013).

Selain itu, dia juga meminta agar sejumlah kementerian 'pemalas' diberi hukuman berupa pemotongan anggaran kinerja pada tahun anggaran berikutnya. "Seharusnya ada (sanksi) dengan memotong anggaran kinerja kalau penyerapan di bawah target," tuturnya.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menyebut tujuh Kementerian dan Lembaga (K/L) yang paling tinggi penyerapan anggarannya, atau dengan kata lain hampir semua programnya berjalan pada tahun lalu.

K/L tersebut, antara lain Badan SAR Nasional (Basarnas), Mahkamah Agung (MA), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Secara keseluruhan, penyerapan anggaran K/L tahun 2012 hanya mencapai 87,5 persen, lebih rendah dari 2011 lalu sebesar 90,5 persen.

Sementara, FITRA sebelumnya mengumumkan enam Kementerian termalas versinya, yakni Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kementerian PDT), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
(rna)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Tahap II, Kemenag Salurkan...
Tahap II, Kemenag Salurkan 4,6 Juta Bantuan Paket Data untuk Siswa Madrasah
Kelembagaan dan Kebijakan...
Kelembagaan dan Kebijakan Ekonomi
Kemenag Segera Miliki...
Kemenag Segera Miliki Instrumen Asesmen Kompetensi Madrasah
Kemendes PDT dan Transmigrasi...
Kemendes PDT dan Transmigrasi Ajak ISSF Sosialisasikan PP No. 11/2021 Terkait Kelembagaan BUMDES
KKP Segel Lahan Proyek...
KKP Segel Lahan Proyek Reklamasi di Batam
Pemkab Luwu dan Unanda...
Pemkab Luwu dan Unanda Kerja Sama Akademik dan Kelembagaan
Berita Terkini
Harga Emas Antam Naik...
Harga Emas Antam Naik Rp11.000 per Gram, Ini Rincian Lengkapnya
18 menit yang lalu
IHSG Pagi Ini Dibuka...
IHSG Pagi Ini Dibuka Hijau Sesaat, Lalu Ambruk Lebih dari 1%
1 jam yang lalu
Dirut BRI Hery Gunardi:...
Dirut BRI Hery Gunardi: Adopsi AI Jadi Kunci Perbankan Pertahankan Nasabah
1 jam yang lalu
Kebijakan Tambang RI...
Kebijakan Tambang RI Berubah-ubah, Investor China Mulai Alihkan Investasi Nikel ke Afrika
2 jam yang lalu
Saatnya Bayar Tagihan...
Saatnya Bayar Tagihan PBB-P2, Ada Diskon 7,5% hingga 31 Juli 2026
2 jam yang lalu
Barat Remehkan Blokade...
Barat Remehkan Blokade Selat Hormuz, Pasokan Minyak Dunia di Titik Kritis
3 jam yang lalu
Infografis
Bill Gates Sumbang Rp2,6...
Bill Gates Sumbang Rp2,6 Triliun tapi Minta Uji Vaksin di Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved