Presiden diminta tegur Dahlan Iskan

Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengaku, DPR tengah melakukan verifikasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kerugian negara sebesar 37,6 triliun pada pengelolaan PLN. Kerugian tersebut terjadi ketika Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PLN.

"Dalam verifikasinya, kita butuh keterangan Dahlan, maka kami panggil. Namun, Dahlan tidak mau hadir, bahkan ketika hadir pun tidak menunjukkan keseriusan dalam memberikan penjelasan," ujar Effendi saat dihubungi wartawan, Rabu (9/1/2012).

Politisi PDI Perjuangan ini sangat berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kepala negara memperingatkan Dahlan Iskan yang juga menteri BUMN terkait dugaan kerugian di tubuh BUMN listrik tersebut. Ini agar masalah itu segera diselesaikan.

"Kalau Presiden tahu, harusnya Presiden menegur dan mengambil tindakan," kata dia.

Menurutnya, ada dugaan bahwa yang harus ikut bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar triliunan rupiah itu adalah salah satu menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.

"Ini jelas ada kerugian Negara dan jumlahnya sangat besar. Apalagi, pelakunya diduga adalah orang yang sekarang menjadi menteri alias pembantu Presiden," kata dia.

Komisi VII sendiri sudah berupaya melayangkan surat ke Presiden untuk menegur Dahlan. Bahkan, surat tersebut sudah disampaikan kepada pimpinan DPR. Mestinya, kata Effendi, pimpinan DPR harus keras kalau Presiden tidak merespon surat teguran dari DPR.

"Kami mengirimkan surat ke pimpinan DPR agar meneruskan ke Presiden terkait perilaku Dahlan Iskan yang saat ini menjadi pembantu Presiden," pungkasnya.