Ini strategi pemerintah cegah defisit anggaran

Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengemukakan, inti dari strategi pemerintah dalam mencegah defisit adalah optimalisasi penerimaan dan peningkatan kualitas belanja modal.

Hatta mengungkapkan langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah. pertama, optimalisasi penerimaan perpajakan dapat melalui perluasan objek pajak atau ekstensifikasi. Saat ini diperkirakan sekitar 50 juta orang yang masuk kelas menengah (middle class) sesuai prakiraan Mckinsey.

“Mereka harusnya adalah tax payer. Sekarang saya mau bertanya, berapa tax payer di tanah air kita? Kurang dari 50 juta kan. Oleh sebab itu ruang ekstensifikasi, perluasan objek pajak masih terbuka luas dan ini adalah upaya-upaya yang terus kita lakukan,” ungkap Hatta Rajasa dalam siaran persnya, Selasa (29/1/2013).

Kedua, lanjut Hatta, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemerintah akan memaksimalkan kontribusi penerimaan sumber daya alam migas dan non migas. Target lifting migas harus dicapai setelah sekian tahun lifting drop terus, dan diprediksi pada 2013 ini mencapai 830-850 barel saja. “Kita harus melakukan efisiensi pada cost recovery,” pungkas Hatta.

Adapun dari sisi nonmigasnya, Pemerintah akan mengupayakan negosiasi kontrak pada 2013 ini bisa tuntas, sehingga akan lebih meningkatkan pendapatan negara baik melalui revenue royalti maupun share saham.

Ketiga, adalah dengan meningkatkan kualitas belanja. Menurut Hatta, pemerintah akan mengendalikan subsidi energi sebesar Rp211 triliun pada 2013 ini. Langkah-langkah pengendalian itu di antaranya adalah dengan pengendalian dan penghematan serta diversifikasi, penyesuaian tarif listrik yang sudah disetujui oleh DPR secara bertahap dan konsisten, dan memperbaiki input energi.

Yang terakhir, pemerintah akan mencegah yang bersifat mandatori anggaran, karena akan mengurangi ruang gerak untuk fleksibilitas fiskal untuk belanja-belanja infrastruktur.

"Pemerintah juga bertekad untuk menciptakan lapangan kerja , sekitar 750 ribu hingga 1 juta lapangan kerja netto pada tahun 2013 melalui belanja APBN, dan khususnya pada MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia)," ungkapnya.