Vietnam diambang krisis ekonomi
Rabu, 30 Januari 2013 - 13:39 WIB
Vietnam diambang krisis ekonomi
A
A
A
Sindonews.com - Ekonomi Vietnam dilaporkan tengah berada diambang krisis sistematik akibat korupsi dan tidak efisien di sektor badan usaha milik negara (BUMN).
Lebih dari 25 tahun setelah memulai masa transisi menuju ekonomi pasar bebas, pemerintah komunis Vietnam telah berusaha melakukan reformasi terhadap sejumlah perusahaan negara.
"Masalah di sektor publik adalah kesalahan Partai Komunis terbesar. Penyakit lama di sektor publik menyebabkan krisis ekonomi yang lebih luas. Perekonomian berada dalam situasi terburuk sejak 1986," ujar Ekonom berbasis di Hanoy, Nguyen Quang A, seperti dilansir Straits Times, Rabu (30/1/2013).
Para ekonomi menilai, Vietnam kini dibelenggu "kelompok kepentingan" yang tidak ingin mereformasi sektor negara demi melindungi kekuasaan mereka.
Walau serangkaian pemotongan suku bunga telah dilakukan untuk mendorong perekonomian, namun pertumbuhan tahunan Vietnam melambat ke laju terlemah dalam 13 tahun, pada 2012. Bahkan, inflasi naik membatasi ruang stimulus.
Tercatat, Vietnam memiliki lebih dari 1.300 BUMN. Mereka menguasai 45 persen dari total investasi negara, yaitu 60 persen dari pinjaman bank komersial, dan 70 persen dari bantuan pembangunan. Namun, Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam menyebutkan, mereka hanya menyumbang 30 persen dari pertumbuhan PDB tahunan, pada November lalu.
Beberapa analis melihat jika salah satu anak perusahaan BUMN disebut sebagai perusahaan swasta, pada kenyataannya dikendalikan pejabat tinggi pemerintah, yang menguasai 70 persen dari total aktivitas ekonomi Vietnam.
Namun sektor ini tidak dalam keadaan sehat. BUMN telah dibelit utang hingga USD61 miliar, mewakili lebih dari setengah total utang publik Vietnam.
Beberapa BUMN telah runtuh dengan cara spektakuler, termasuk raksasa Vinashin, yang mengalami kerugian USD4,4 miliar dan Vinalines, yang gagal melakukan pembayaran hingga USD1,1 miliar.
Lebih dari 25 tahun setelah memulai masa transisi menuju ekonomi pasar bebas, pemerintah komunis Vietnam telah berusaha melakukan reformasi terhadap sejumlah perusahaan negara.
"Masalah di sektor publik adalah kesalahan Partai Komunis terbesar. Penyakit lama di sektor publik menyebabkan krisis ekonomi yang lebih luas. Perekonomian berada dalam situasi terburuk sejak 1986," ujar Ekonom berbasis di Hanoy, Nguyen Quang A, seperti dilansir Straits Times, Rabu (30/1/2013).
Para ekonomi menilai, Vietnam kini dibelenggu "kelompok kepentingan" yang tidak ingin mereformasi sektor negara demi melindungi kekuasaan mereka.
Walau serangkaian pemotongan suku bunga telah dilakukan untuk mendorong perekonomian, namun pertumbuhan tahunan Vietnam melambat ke laju terlemah dalam 13 tahun, pada 2012. Bahkan, inflasi naik membatasi ruang stimulus.
Tercatat, Vietnam memiliki lebih dari 1.300 BUMN. Mereka menguasai 45 persen dari total investasi negara, yaitu 60 persen dari pinjaman bank komersial, dan 70 persen dari bantuan pembangunan. Namun, Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam menyebutkan, mereka hanya menyumbang 30 persen dari pertumbuhan PDB tahunan, pada November lalu.
Beberapa analis melihat jika salah satu anak perusahaan BUMN disebut sebagai perusahaan swasta, pada kenyataannya dikendalikan pejabat tinggi pemerintah, yang menguasai 70 persen dari total aktivitas ekonomi Vietnam.
Namun sektor ini tidak dalam keadaan sehat. BUMN telah dibelit utang hingga USD61 miliar, mewakili lebih dari setengah total utang publik Vietnam.
Beberapa BUMN telah runtuh dengan cara spektakuler, termasuk raksasa Vinashin, yang mengalami kerugian USD4,4 miliar dan Vinalines, yang gagal melakukan pembayaran hingga USD1,1 miliar.
(dmd)
Lihat Juga :
