Namarin desak infrastruktur Tanjung Priok dipercepat

Sindonews.com - National Maritime Institute (Namarin) mendesak pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di pelabuhan Tanjung Priok, terutama akses jalan menuju pelabuhan petikemas yang saat ini sudah mengalami kemacetan parah.

“Kemacetan menuju dan keluar dari pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak bisa ditoleransi. Tanpa pembangunan infrastruktur baru, biaya logistik kita akan semakin mahal dan itu sangat merugikan pelaku usaha nasional,” tegas Direktur Namarin, Siswanto Rusdi dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (4/2/2013).

Siswanto menjelaskan, saat ini setiap hari lebih dari 9.000 unit angkutan barang dan petikemas keluar masuk pelabuhan Tanjung Priok. Dengan volume kendaraan yang terus bertambah, sementara akses jalan yang tidak banyak berubah, transportasi menuju dan keluar pelabuhan menjadi semakin mahal.

Buruknya infrastruktur di Tanjung Priok ini, lanjut Siswanto, juga menjadi salah satu penyebab tingginya biaya logistik di Indonesia yang mencapai 27 persen dari Gross Domestic Product (GDP).

Untuk memangkas biaya logistik dan meningkatkan efisiensi, pembangunan jalan tol yang dikenal Jakarta Outer Ring Road (JORR) menuju pelabuhan harus segera direalisasikan.

PT Jakarta International Container Terminal (JICT) sebagai pengelola pelabuhan petikemas di Tanjung Priok sejak 3 tahun lalu sudah berencana membangun jalan tol menuju pelabuhan. Namun, rencana itu terhenti akibat masalah pembebasan lahan di lokasi makam Mbah Priok.

Menurut Siswanto, pemerintah harus bertindak tegas terhadap lahan sengketa itu. Pasalnya, secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tahun 2002 sudah menetapkan status tanah tersebut sah dimiliki oleh PT Pelindo II. Disamping itu, pekan lalu Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) juga menyatakan bahwa jasad Mbah Priok sudah dipindah ke kawasan Semper, Jakarta Utara.

Artinya, tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan lokasi makam tersebut. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj pun mendorong polisi untuk segera merapikan komplek makam dan melanjutkan pembangunan jalan menuju pelabuhan.

“Pernyataan PBNU tersebut harus segera direspon oleh pemerintah dan pengelola pelabuhan untuk melanjutkan pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Priok. Bila proses pembebasan lahan kembali molor, biaya logistik kita akan semakin mahal, apalagi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah di depan mata. Sulit bagi pengusaha kita untuk kompetitif,” tegasnya.