OJK minta perusahaan asuransi garap pertanian
Selasa, 12 Februari 2013 - 17:11 WIB
OJK minta perusahaan asuransi garap pertanian
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad meminta perusahaan asuransi menggarap asuransi pertanian. Menurutnya, perusahaan asuransi di Indonesia belum ada yang mengeluarkan produk asuransi pertanian. Padahal, mata pencaharian masyarakat Indonesia yang mayoritas bertani, adalah market potensial.
"Di sejumlah negara seperti India dan Turki, asuransi pertanian berkembang pesat. Namun, untuk mencapai pada titik itu, perlu dukungan regulasi dari pemerintah," ungkap Muliaman di bandung, Selasa (12/2/2013).
Apabila asuransi pertanian mulai diterapkan, lanjutnya pelaku usaha pertanian bisa memanfaatkan produk tersebut untuk meminimalisir kerugian akibat gagal panen dan serangan hama lainnya.
“Tahun ini akan kita koordinasikan dengan perusahaan asuransi, untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang bisa dilakukan,” kata Muliaman.
Sebelumnya, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang Sastraatmadja mengatakan, pemerintah mesti serius menggulirkan program asuransi pertanian bagi para petani karena dinilai akan memberikan dampak signifikan bagi petani, ditengah ketidakpastian iklim global.
Menurut Entang, program asuransi petani pada prinsipnya sangat menguntungkan. Petani yang mengalami gagal panen karena serangan hama atau kekeringan, bisa mendapat ganti rugi. Apalagi, pemerintah telah menghapuskan program Bantuan Petani Padi Puso (BP3).
“Programnya bagus. Tapi bagaimana program tersebut bisa dilaksanakan secara maksimal dan memberi manfaat bagi semua petani di Jabar,” jelas Entang, beberapa waktu lalu.
"Di sejumlah negara seperti India dan Turki, asuransi pertanian berkembang pesat. Namun, untuk mencapai pada titik itu, perlu dukungan regulasi dari pemerintah," ungkap Muliaman di bandung, Selasa (12/2/2013).
Apabila asuransi pertanian mulai diterapkan, lanjutnya pelaku usaha pertanian bisa memanfaatkan produk tersebut untuk meminimalisir kerugian akibat gagal panen dan serangan hama lainnya.
“Tahun ini akan kita koordinasikan dengan perusahaan asuransi, untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang bisa dilakukan,” kata Muliaman.
Sebelumnya, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang Sastraatmadja mengatakan, pemerintah mesti serius menggulirkan program asuransi pertanian bagi para petani karena dinilai akan memberikan dampak signifikan bagi petani, ditengah ketidakpastian iklim global.
Menurut Entang, program asuransi petani pada prinsipnya sangat menguntungkan. Petani yang mengalami gagal panen karena serangan hama atau kekeringan, bisa mendapat ganti rugi. Apalagi, pemerintah telah menghapuskan program Bantuan Petani Padi Puso (BP3).
“Programnya bagus. Tapi bagaimana program tersebut bisa dilaksanakan secara maksimal dan memberi manfaat bagi semua petani di Jabar,” jelas Entang, beberapa waktu lalu.
(gpr)
