Kadin terkontaminasi kepentingan politik

Sindonews.com - Konflik dan kisruh kepemimpinan Kadin DIY, harus menjadi ajang introspeksi internal Kadin. Kadin yang lahir di era Orde Baru harus lebih profesional dan bersih dari kepentingan politik.

Ketua Badan Pengurus Daerah Asosiasi Pertekstilan Indonesia (BPD API) DIY, Djadin C Djamaludin menilai, keputusan DPP Kadin memecat Nur Achmad Affandi justru menjadi blunder bagi DPP. Sebab permasalahan tidak hanya terjadi di daerah tetapi juga di pusat.

Ini tidak lepas adanya kepentingan oknum di tubuh Kadin dalam kepentingan politik. “Pastilah politik ada, apalagi ini akan menjelang pemilu 2014,” tandas Djadin.

Kejadian di Yogyakarta, ujarnya, harus dijadikan modal bagi Kadin pusat untuk melakukan koreksi. Selama ini Kadin mendasar pada regulasi di era Orde Baru. Mestinya regulasi ini dirubah termasuk dalam AD/ART organisasi juga.

Harapannya, Kadin benar-benar organisasi profesional yang tidak terkontaminasi dari kepentingan politik praktis. “Selama ini Kadin menjadi Jembatan politik, ini tidak perlu karena Kadin harus profesional,” kritiknya.

Djadin juga minta masalah ini diselesaikan dengan cepat dengan melibatkan semua pihak. Kadin juga harus bersikap profesional dan tidak menginduk ke pemerintah. Kerap Kadin juga berharap mendapatkan tender dari anggaran pemerintah dalam proses pengadaan.

Djadin juga mengaku selama ini API tidak banyak aktif dalam kegiatan Kadin di DIY. API dipandang sebagai organisasi kecil dan tidak banyak mendapatkan tempat. Justru anggota Kadin yang banyak memiliki peran seperti dalam Musda Kadin. Mestinya asosiasi yang lebih diutamakan bukan orang per orang.

Kritikan tajam juga disampaikan oleh Ketua DPP Asosiasi Pengusa Mebel dan kerajinan (Asmindo) Ambar Polah Tjahyono. Menurutnya, sudah saatnya Kadin diluruskan kinerjanya baik di tingkat pusat maupun di DIY.

Selama ini belum ada program kerja yang menjadi booming. Hal ini harus dijadikan ajang introspeksi. “Kadin jangan dimasuki unsur politik. Boleh berpolitik tetapi jangan dibawa ke Kadin,” kritik Ambar.

Asmindo sebagai salah satu asosiasi di bawah Kadin, selama ini tidak pernah terpengaruh dengan keberadaan Kadin. Asmindo secara nasional dan daerah telah memiliki program kerja. Program ini tidak ada kaitannya dengan kadin yang menaungi.

Justru dengan masalah yang ada, Kadin harus melakukan perubahan. Jika tidak, Kadin bisa ditinggalkan orang untuk iklim investasi. “Kadin harus memposisikan sebagai payung bisnis, dan mengayomi anggotanya,” tandasnya.