BPS Depok gelar sensus pertanian
Jum'at, 22 Maret 2013 - 11:24 WIB
BPS Depok gelar sensus pertanian
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan sosialisasi sensus pertanian karena sektor ini dinilai berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Sensus pertanian dilakukan untuk mendata seluruh usaha pertanian di subsektor tanaman pangan, hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat), perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, baik pada rumah tangga, perusahaan, pesantren/seminar, lembaga pemasyarakatan, barak militer, dan kelompok. Pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua (14,7%) setelah industri (24,3%) dalam produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2011.
Dari 112,8 juta penduduk Indonesia yang bekerja pada Februari 2012, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak (36,52 persen). Sensus pertanian terdapat dalam UU No 16/1997. Petugas sensus akan melakukan pendataan selama Mei 2013.
Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengatakan, tujuan pelaksanaan sensus pertanian adalah untuk mendapatkan data statistik pertanian terkini yang lengkap dan akurat sebagai gambaran struktur pertanian di Indonesia, mendapatkan kerangka sampel untuk survei-survei pertanian, memperoleh berbagai informasi tentang populasi usaha pertanian, rumah tangga petani gurem, komoditas pertanian serta distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan menurut golongan luas.
"Sensus pertanian 2013 dilaksanakan karena adanya kebutuhan data dasar terkini untuk mengevaluasi kinerja dan menyusun perencanaan pembangunan pertanian Indonesia. Petugas sensus akan melakukan pendataan dengan mendatangi seluruh usaha pertanian dan tempat tinggal pelaku usaha pertanian," ungkapnya, Jumat (22/3/2013).
Sensus ini, kata dia, dilaksanakan gratis dan tidak memungut biaya apapun dari masyarakat. Keterangan data individu bersifat rahasia dan dilindungi UU. "Karena sensus ini akan memberikan pengaruh untuk perencanaan pembangunan bidang pertanian di Indonesia. Hal ini untuk menunjukan gambaran yang sebenarnya tentang keadaan pertanian produksi di Kota Depok," ujarnya.
Menurutnya, jika dilihat berdasarkan data nasional kondisi produksi Indonesia, atau ketersediaan bahan pangan di Indonesia saat ini sedang mengalami SOS. Bahan pangan lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarkat di Indonesia dan harus impor.
"Dari kondisi inilah pemerintah pusat membuat larangan impor dan berusaha meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Berangkat dari kondisi yang sama Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan One Day No Rice sejak September 2011," terang Nur Mahmudi.
Sensus pertanian dilakukan untuk mendata seluruh usaha pertanian di subsektor tanaman pangan, hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat), perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, baik pada rumah tangga, perusahaan, pesantren/seminar, lembaga pemasyarakatan, barak militer, dan kelompok. Pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua (14,7%) setelah industri (24,3%) dalam produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2011.
Dari 112,8 juta penduduk Indonesia yang bekerja pada Februari 2012, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak (36,52 persen). Sensus pertanian terdapat dalam UU No 16/1997. Petugas sensus akan melakukan pendataan selama Mei 2013.
Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengatakan, tujuan pelaksanaan sensus pertanian adalah untuk mendapatkan data statistik pertanian terkini yang lengkap dan akurat sebagai gambaran struktur pertanian di Indonesia, mendapatkan kerangka sampel untuk survei-survei pertanian, memperoleh berbagai informasi tentang populasi usaha pertanian, rumah tangga petani gurem, komoditas pertanian serta distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan menurut golongan luas.
"Sensus pertanian 2013 dilaksanakan karena adanya kebutuhan data dasar terkini untuk mengevaluasi kinerja dan menyusun perencanaan pembangunan pertanian Indonesia. Petugas sensus akan melakukan pendataan dengan mendatangi seluruh usaha pertanian dan tempat tinggal pelaku usaha pertanian," ungkapnya, Jumat (22/3/2013).
Sensus ini, kata dia, dilaksanakan gratis dan tidak memungut biaya apapun dari masyarakat. Keterangan data individu bersifat rahasia dan dilindungi UU. "Karena sensus ini akan memberikan pengaruh untuk perencanaan pembangunan bidang pertanian di Indonesia. Hal ini untuk menunjukan gambaran yang sebenarnya tentang keadaan pertanian produksi di Kota Depok," ujarnya.
Menurutnya, jika dilihat berdasarkan data nasional kondisi produksi Indonesia, atau ketersediaan bahan pangan di Indonesia saat ini sedang mengalami SOS. Bahan pangan lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarkat di Indonesia dan harus impor.
"Dari kondisi inilah pemerintah pusat membuat larangan impor dan berusaha meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Berangkat dari kondisi yang sama Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan One Day No Rice sejak September 2011," terang Nur Mahmudi.
(izz)
Lihat Juga :
