Organda tuntut kepastian penyaluran solar
A
A
A
Sindonews.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY merasa dipermainkan oleh pemerintah. Kebijakan pengetatan penyaluran bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar subsidi membuat awak angkutan kebingungan.
Ketua Organda DIY, Jhoni Sunu Pramantyo mengaku sudah melayangkan surat kepada pemerintah. Intinya, organda menanyakan mekanisme dan kebijakan pengetatatn penyaluran ini. Termasuk pola distribusi agar awak angkutan bisa memperoleh dengan mudah.
“Sudah, kita sudah layangkan hanya belum ada jawaban,” tegas Jhony di DIY, Selasa (26/3/2013).
Menurutnya, pengetatan penyaluran solar subsidi harus ditata ulang. Model penyaluran mendasarkan pada kuota tidak berpihak kepada angkutan umum. Mestinya angkutan ini lebih diprioritaskan agar mereka mampu bertahan. Namun kebijakan ini justru menguntungkan pemilik kendaraan pribadi. Mereka akan lebih mudah mendapatkan solar subsidi.
Saat ini kesannya pemerintah menyerahkanya kepada masing-masing angkutan. Mereka mampu bertahan terserah, bangkrut dan mati juga terserah. Mekansime inilah harus ditata lagi dan dipikirkan lebih dalam.
Pihaknya hingga kini sangat menantikan jawaban dari pemerintah. Ini yang akan dibawa dalam rapat Organda untuk menentukan sikap. “Kalau pakai Pertamina dek jelas kita rugi. Makanya mekanisme solar subsidi ini mau bagaimana, ini yang kita minta,” kritik Jhony.
Jhoni mengungkapkan, Organda justru berharap pemerintah lebih memilih untuk menaikkan harga. Dengan cara ini, organda akan menyesuaikan dengan tarif angkutan. Dengan kondisi yang ada, Organda justru kesulitan dan rawan dipermainkan para kru angkutan.
Kepala Cabang Hira Express Yogyakarta, Purwadi mengaku belakangan ini pihaknya cukup sulit untuk memperoleh solar subsidi. Tidak hanya di dalam kota, namun beberapa SPBU di luar kota juga mulai kehabisan stok. “Baru kesulitan yang kita rasakan, semua kendaraan akan berburu di sepanjang jalur untuk mendapatkan solar subsidi,” ujarnya.
Ketua Organda DIY, Jhoni Sunu Pramantyo mengaku sudah melayangkan surat kepada pemerintah. Intinya, organda menanyakan mekanisme dan kebijakan pengetatatn penyaluran ini. Termasuk pola distribusi agar awak angkutan bisa memperoleh dengan mudah.
“Sudah, kita sudah layangkan hanya belum ada jawaban,” tegas Jhony di DIY, Selasa (26/3/2013).
Menurutnya, pengetatan penyaluran solar subsidi harus ditata ulang. Model penyaluran mendasarkan pada kuota tidak berpihak kepada angkutan umum. Mestinya angkutan ini lebih diprioritaskan agar mereka mampu bertahan. Namun kebijakan ini justru menguntungkan pemilik kendaraan pribadi. Mereka akan lebih mudah mendapatkan solar subsidi.
Saat ini kesannya pemerintah menyerahkanya kepada masing-masing angkutan. Mereka mampu bertahan terserah, bangkrut dan mati juga terserah. Mekansime inilah harus ditata lagi dan dipikirkan lebih dalam.
Pihaknya hingga kini sangat menantikan jawaban dari pemerintah. Ini yang akan dibawa dalam rapat Organda untuk menentukan sikap. “Kalau pakai Pertamina dek jelas kita rugi. Makanya mekanisme solar subsidi ini mau bagaimana, ini yang kita minta,” kritik Jhony.
Jhoni mengungkapkan, Organda justru berharap pemerintah lebih memilih untuk menaikkan harga. Dengan cara ini, organda akan menyesuaikan dengan tarif angkutan. Dengan kondisi yang ada, Organda justru kesulitan dan rawan dipermainkan para kru angkutan.
Kepala Cabang Hira Express Yogyakarta, Purwadi mengaku belakangan ini pihaknya cukup sulit untuk memperoleh solar subsidi. Tidak hanya di dalam kota, namun beberapa SPBU di luar kota juga mulai kehabisan stok. “Baru kesulitan yang kita rasakan, semua kendaraan akan berburu di sepanjang jalur untuk mendapatkan solar subsidi,” ujarnya.
(gpr)