Hipmi yakin kenaikan BBM tak ancam dunia usaha
A
A
A
Sindonews.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yakin kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan membebani iklim usaha di tanah air.
Hipmi justru mendukung kebijakan ini. Kenaikan harga BBM dinilai akan memberikan kepastian bagi usaha investasi. "Ini sudah terlambat, harusnya pemerintah segera menaikkan harga BBM," ujar Ketua Umum Hipmi, Raja Oktosaptahari, disela pembukaan Rakerda XII Hipmi DIY di Rich Sahid Hotel, Yogyakarta, Senin (27/5/2013).
Menurutnya, opsi kenaikan BBM menjadi jawaban atas kondisi APBN. Kenaikan ini dipastikan akan menimbulkan konsekuensi pada dunia usaha. Masalahnya bagaimana pemerintah bisa melakukan komunikasi kepada masyarakat.
"Masyarakat itu tahunya harganya mahal, padahal kalau tidak naik justru kondisi fiskal yang terbebani dan merusak kemampuan anggaran," ujarnya.
Hipmi, lanjut dia, tidak akan mempermasalahkan kenaikan harga. Namun bagaimana BBM ini terdistribusi dengan baik dan stoknya melimpah. "Regulasi tata niaga harus diatur untuk menjaga keberpihakan kepada masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua BPC Hiswana Migas DIY, Siswanto berharap pemerintah lebih tegas dalam penentuan harga BBM. Kalau memang harga akan dinaikkan harus jelas, baik waktu dan besaran dari kenaikan tersebut.
Menurut Siswanto, jika tidak harus ada upaya agar ada kepastian stok BBM. Dia menilai, pemerintah justru banyak bermain wacana. Rencana kenaikan ini sudah lama didengungkan, namun kenyataanya masih terus dikaji.
Akibatnya, harga barang di pasar sudah terdongkrak naik terlebih dulu. Padahal sampai saat ini belum ada kejelasan kapan BBM akan naik. "Wacana kenaikan telah membuat inflasi dan harga membumbung tinggi. Padahal belum pasti kenaikan ini," tuturnya.
Hipmi justru mendukung kebijakan ini. Kenaikan harga BBM dinilai akan memberikan kepastian bagi usaha investasi. "Ini sudah terlambat, harusnya pemerintah segera menaikkan harga BBM," ujar Ketua Umum Hipmi, Raja Oktosaptahari, disela pembukaan Rakerda XII Hipmi DIY di Rich Sahid Hotel, Yogyakarta, Senin (27/5/2013).
Menurutnya, opsi kenaikan BBM menjadi jawaban atas kondisi APBN. Kenaikan ini dipastikan akan menimbulkan konsekuensi pada dunia usaha. Masalahnya bagaimana pemerintah bisa melakukan komunikasi kepada masyarakat.
"Masyarakat itu tahunya harganya mahal, padahal kalau tidak naik justru kondisi fiskal yang terbebani dan merusak kemampuan anggaran," ujarnya.
Hipmi, lanjut dia, tidak akan mempermasalahkan kenaikan harga. Namun bagaimana BBM ini terdistribusi dengan baik dan stoknya melimpah. "Regulasi tata niaga harus diatur untuk menjaga keberpihakan kepada masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua BPC Hiswana Migas DIY, Siswanto berharap pemerintah lebih tegas dalam penentuan harga BBM. Kalau memang harga akan dinaikkan harus jelas, baik waktu dan besaran dari kenaikan tersebut.
Menurut Siswanto, jika tidak harus ada upaya agar ada kepastian stok BBM. Dia menilai, pemerintah justru banyak bermain wacana. Rencana kenaikan ini sudah lama didengungkan, namun kenyataanya masih terus dikaji.
Akibatnya, harga barang di pasar sudah terdongkrak naik terlebih dulu. Padahal sampai saat ini belum ada kejelasan kapan BBM akan naik. "Wacana kenaikan telah membuat inflasi dan harga membumbung tinggi. Padahal belum pasti kenaikan ini," tuturnya.
(izz)