Tarif parkir dan pajak mobil diusulkan naik
Rabu, 03 April 2013 - 17:33 WIB
Tarif parkir dan pajak mobil diusulkan naik
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengatakan, untuk menjaga kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, maka kementeriannya menyarankan agar tarif parkir dan pajak mobil plat hitam dinaikkan.
Dengan demikian, masyarakat enggan membeli atau menggunakan kendaraan pribadinya. “Opsi untuk meningkatkan tarif parkir itu bisa dilakukan agar malas juga bawa mobil dan tidak macet. Kemudian pajak ini juga menghalangi orang beli mobil banyak,” kata Jero di Jakarta, Rabu (3/4/2013).
Menurut dia, pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membahas hal tersebut. Selain akan mengurangi konsumsi BBM, opsi tersebut juga akan mengurangi kemacetan, khususnya di wilayah Jakarta.
“Untuk menekan konsumsi BBM subsidi, semua opsi untuk pengendalian akan kami usahakan keras dapat dijalankan,” tandas Jero.
Sementara untuk mengendalikan BBM bersubsidi, PT Pertamina menyatakan akan menerapkan sistem monitoring dan pengendalian (SMP) BBM bersubsidi pada Juli mendatang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jabodetabek dan di seluruh Indonesia pada 2014.
"Mudah-mudahan Juli sudah bisa diterapkan di wilayah Jabodetabek dan kita harapkan pada 2014 bisa seluruh Indonesia karena ada 5.000 SPBU di seluruh Indonesia dan jumlah pompanya 98 ribu, jadi harus bertahap," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Ali Mundakir.
Sistem ini berfungsi untuk mencatat setiap liter BBM bersubsidi yang keluar dari dispenser SPBU ke kendaraan. Ke depannya, sistem ini juga akan digunakan Pertamina dalam menagih penyaluran BBM bersubsidi ke pemerintah.
Melalui sistem tersebut, Pertamina memperkirakan dapat menekan kebocoran BBM subsidi hingga 1,5 juta kiloliter (kl) atau berhemat senilai Rp7,5 triliun. Untuk penerapan SMP, sesuai kajian ITB, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp20 per liter atau Rp800 miliar dengan asumsi konsumsi 40 juta kl per tahun.
Dengan demikian, masyarakat enggan membeli atau menggunakan kendaraan pribadinya. “Opsi untuk meningkatkan tarif parkir itu bisa dilakukan agar malas juga bawa mobil dan tidak macet. Kemudian pajak ini juga menghalangi orang beli mobil banyak,” kata Jero di Jakarta, Rabu (3/4/2013).
Menurut dia, pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membahas hal tersebut. Selain akan mengurangi konsumsi BBM, opsi tersebut juga akan mengurangi kemacetan, khususnya di wilayah Jakarta.
“Untuk menekan konsumsi BBM subsidi, semua opsi untuk pengendalian akan kami usahakan keras dapat dijalankan,” tandas Jero.
Sementara untuk mengendalikan BBM bersubsidi, PT Pertamina menyatakan akan menerapkan sistem monitoring dan pengendalian (SMP) BBM bersubsidi pada Juli mendatang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jabodetabek dan di seluruh Indonesia pada 2014.
"Mudah-mudahan Juli sudah bisa diterapkan di wilayah Jabodetabek dan kita harapkan pada 2014 bisa seluruh Indonesia karena ada 5.000 SPBU di seluruh Indonesia dan jumlah pompanya 98 ribu, jadi harus bertahap," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Ali Mundakir.
Sistem ini berfungsi untuk mencatat setiap liter BBM bersubsidi yang keluar dari dispenser SPBU ke kendaraan. Ke depannya, sistem ini juga akan digunakan Pertamina dalam menagih penyaluran BBM bersubsidi ke pemerintah.
Melalui sistem tersebut, Pertamina memperkirakan dapat menekan kebocoran BBM subsidi hingga 1,5 juta kiloliter (kl) atau berhemat senilai Rp7,5 triliun. Untuk penerapan SMP, sesuai kajian ITB, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp20 per liter atau Rp800 miliar dengan asumsi konsumsi 40 juta kl per tahun.
(rna)
