Soal subsidi BBM, presiden kedepankan dua aspek
Jum'at, 05 April 2013 - 17:47 WIB
Soal subsidi BBM, presiden kedepankan dua aspek
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat memperhatikan opsi yang akan diputuskan dalam pengendalian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ada dua aspek yang mendapatkan perhatian, yaitu kesehatan fiskal dan juga ekonomi secara nasional, serta masalah keadilan bagi masyarakat miskin.
“Presiden mengharapkan agar apapun opsi yang akan diambil jangan sampai menambah jumlah masyarakat miskin, menurunkan daya beli masyarakat, inflasi sangat tinggi, sementara kita tahu bahwa PDB kita, ekonomi kita ini ditopang oleh konsumsi domestik,” kata Staf Khusus Presiden (SKP) bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Jumat (5/4/2013).
Menurut Firmanzah, Indonesia sedikit berbeda dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, di mana ekspor mereka cukup besar kontribusinya terhadap pembentukan Product Domestic Bruto (PDB). Jadi, perlu menjaga daya masyarakat kita untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan sebagainya.
Dikatakan Firmanzah, Presiden sudah menyampaikan dan sudah menginstruksikan kepada Menko Perekonomian untuk segera dirumuskan dari masukan-masukan, karena memang banyak sekali masukan terkait opsi kebijakan apa yang akan diambil pemerintah. Ada dari Kementerian ESDM, ada dari Pertamina, kemudian ada dari Komite Ekonomi Nasional (KEN), ada dari Kementerian Perekonomian sendiri, termasuk yang dipaparkan di Bali dua minggu lalu.
“Presiden menginginkan itu menjadi sebuah satu paket kebijakan yang komprehensif dengan menyelamatkan fiskal dan perekonomian tetapi dengan biaya sosial yang seminimal mungkin,” ujar Firmanzah.
Jadi, lanjut Firmanzah, opsi yang perlu diambil nanti adalah mengedepankan aspek keadilan juga untuk menyelamatkan negara, tetapi juga jangan sampai menambah kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia.
“Jadi, subsidi untuk orang miskin, dan untuk orang yang mampu dan kaya memang akan dihapuskan,” tegas Firmanzah.
“Presiden mengharapkan agar apapun opsi yang akan diambil jangan sampai menambah jumlah masyarakat miskin, menurunkan daya beli masyarakat, inflasi sangat tinggi, sementara kita tahu bahwa PDB kita, ekonomi kita ini ditopang oleh konsumsi domestik,” kata Staf Khusus Presiden (SKP) bidang Ekonomi dan Pembangunan, Firmanzah seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Jumat (5/4/2013).
Menurut Firmanzah, Indonesia sedikit berbeda dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, di mana ekspor mereka cukup besar kontribusinya terhadap pembentukan Product Domestic Bruto (PDB). Jadi, perlu menjaga daya masyarakat kita untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan sebagainya.
Dikatakan Firmanzah, Presiden sudah menyampaikan dan sudah menginstruksikan kepada Menko Perekonomian untuk segera dirumuskan dari masukan-masukan, karena memang banyak sekali masukan terkait opsi kebijakan apa yang akan diambil pemerintah. Ada dari Kementerian ESDM, ada dari Pertamina, kemudian ada dari Komite Ekonomi Nasional (KEN), ada dari Kementerian Perekonomian sendiri, termasuk yang dipaparkan di Bali dua minggu lalu.
“Presiden menginginkan itu menjadi sebuah satu paket kebijakan yang komprehensif dengan menyelamatkan fiskal dan perekonomian tetapi dengan biaya sosial yang seminimal mungkin,” ujar Firmanzah.
Jadi, lanjut Firmanzah, opsi yang perlu diambil nanti adalah mengedepankan aspek keadilan juga untuk menyelamatkan negara, tetapi juga jangan sampai menambah kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia.
“Jadi, subsidi untuk orang miskin, dan untuk orang yang mampu dan kaya memang akan dihapuskan,” tegas Firmanzah.
(gpr)
Lihat Juga :
