Groundbreaking JSS diundur lagi ke 2015
Groundbreaking JSS diundur lagi ke 2015
A
A
A
Sindonews.com - Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Koordinasi Wilayah Lucky Eko Wuryanto mengatakan, groundbreaking Jembatan Selat Sunda (JSS) yang direncanakan 2014 mundur ke 2015 dikarenakan studi kelayakannya yang memakan waktu lebih lama.
"Groundbreaking 2014 sulit, feasibility study (FS)-nya saja lama, persisnya enggak tahu, tapi FS diminta selama 2 tahun. Jadi 2015 paling cepat," ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/4/2013).
Dia mengungkapkan, hambatan pembuatan JSS kebanyakan terjadi pada saat perencanaan, sosialisasi terhadap masyarakat dan variasi-variasi baru dalam proyek merupakan salah satunya.
"Hambatannya antara lain kita belum melakukan persentasi dengan baik, pada akhirnya masyarakat di sekitar tempat proyek tidak tersosialisasi akan rencana pembangunan ini. Lalu mungkin terlalu lama proyeknya, jadi selalu ada saja variasi baru (dalam perencanaan proyek) dan susah ngejarnya," tuturnya.
Lucky menambahkan, BUMN bisa turut serta dalam pembangunan ini karena ada kemungkinan pembangunan jembatan ini tidak menggunakan APBN seperti rekomendasi tim 7 ke Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
"Pak Hatta baru dengar dari tim 7, arahnya enggak pakai APBN, waktu itu sempat disinggung BUMN bisa membiayai dan bekerjasama dengan pemrakarsa, tapi persenannya saya belum tahu," tutupnya.
"Groundbreaking 2014 sulit, feasibility study (FS)-nya saja lama, persisnya enggak tahu, tapi FS diminta selama 2 tahun. Jadi 2015 paling cepat," ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/4/2013).
Dia mengungkapkan, hambatan pembuatan JSS kebanyakan terjadi pada saat perencanaan, sosialisasi terhadap masyarakat dan variasi-variasi baru dalam proyek merupakan salah satunya.
"Hambatannya antara lain kita belum melakukan persentasi dengan baik, pada akhirnya masyarakat di sekitar tempat proyek tidak tersosialisasi akan rencana pembangunan ini. Lalu mungkin terlalu lama proyeknya, jadi selalu ada saja variasi baru (dalam perencanaan proyek) dan susah ngejarnya," tuturnya.
Lucky menambahkan, BUMN bisa turut serta dalam pembangunan ini karena ada kemungkinan pembangunan jembatan ini tidak menggunakan APBN seperti rekomendasi tim 7 ke Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
"Pak Hatta baru dengar dari tim 7, arahnya enggak pakai APBN, waktu itu sempat disinggung BUMN bisa membiayai dan bekerjasama dengan pemrakarsa, tapi persenannya saya belum tahu," tutupnya.
(gpr)
Explore More