Pembatasan BBM bersubsidi diharapkan terimplementasi baik
Senin, 15 April 2013 - 10:18 WIB
Pembatasan BBM bersubsidi diharapkan terimplementasi baik
A
A
A
Sindonews.com - Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani menyebut, angka penghematan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan pembatasan subsidi BBM pada kendaraan pribadi dapat menghemat anggaran negara mencapai Rp80 triliun.
Ini senada dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa beberapa waktu lalu, yang menyebut bahwa angka penghematan BBM bersubsidi dengan opsi pembatasan BBM bersubsidi masih di bawah Rp100 triliun.
"Memang segitu, misalnya premium dinaikin Rp500 per liter, kita bisa menghemat Rp40 triliun. (Kalau) naik Rp1.000, kita bisa menghemat Rp60 triliun. Ini dengan pembatasan BBM subsidi untuk mobil (kendaraan pribadi), kita bisa menghemat Rp80 triliun," ujarnya ketika dihubungi Sindonews di Jakarta, belum lama ini.
Dia menyarankan, agar opsi pembatasan BBM bersubsidi dengan pemisahan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dapat terimplementasikan dengan baik hingga ke daerah. Pasalnya, Aviliani khawatir bahwa opsi baru ini akan berakhir seperti kebijakan sebelumnya, dimana kendaraan pribadi kembali bebas untuk 'meminum' BBM bersubsidi.
"Kondisinya sekarang harus melakukan pembatasan BBM (bersubsidi). Yang penting, prinsip keadilan tetap terjaga, mobil pribadi sebenarnya nggak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Kalau bisa, opsi ini berjalan dengan baik sampai ke daerah," tutur dia.
Aviliani juga menyatakan, selain melakukan pengurangan subsidi BBM, pengurangan BBM bersubsidi juga bisa melalui pengenaan pajak bagi kendaraan pribadi yang dilakukan per pekan. Hal ini, selain dapat mengurangi konsumsi BBM bersubisidi, juga bisa mengurangi jumlah kepemilikan kendaraan pribadi, sehingga memiliki potensi mengurangi kemacetan lalu lintas.
Ini senada dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa beberapa waktu lalu, yang menyebut bahwa angka penghematan BBM bersubsidi dengan opsi pembatasan BBM bersubsidi masih di bawah Rp100 triliun.
"Memang segitu, misalnya premium dinaikin Rp500 per liter, kita bisa menghemat Rp40 triliun. (Kalau) naik Rp1.000, kita bisa menghemat Rp60 triliun. Ini dengan pembatasan BBM subsidi untuk mobil (kendaraan pribadi), kita bisa menghemat Rp80 triliun," ujarnya ketika dihubungi Sindonews di Jakarta, belum lama ini.
Dia menyarankan, agar opsi pembatasan BBM bersubsidi dengan pemisahan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dapat terimplementasikan dengan baik hingga ke daerah. Pasalnya, Aviliani khawatir bahwa opsi baru ini akan berakhir seperti kebijakan sebelumnya, dimana kendaraan pribadi kembali bebas untuk 'meminum' BBM bersubsidi.
"Kondisinya sekarang harus melakukan pembatasan BBM (bersubsidi). Yang penting, prinsip keadilan tetap terjaga, mobil pribadi sebenarnya nggak boleh menggunakan BBM bersubsidi. Kalau bisa, opsi ini berjalan dengan baik sampai ke daerah," tutur dia.
Aviliani juga menyatakan, selain melakukan pengurangan subsidi BBM, pengurangan BBM bersubsidi juga bisa melalui pengenaan pajak bagi kendaraan pribadi yang dilakukan per pekan. Hal ini, selain dapat mengurangi konsumsi BBM bersubisidi, juga bisa mengurangi jumlah kepemilikan kendaraan pribadi, sehingga memiliki potensi mengurangi kemacetan lalu lintas.
(rna)
