Operator SPBU di Solo tolak skema dua harga BBM
Jum'at, 19 April 2013 - 11:52 WIB
Operator SPBU di Solo tolak skema dua harga BBM
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah pemilik mobil ribadi dan pemilik SPBU di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng) merasa keberatan jika kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan skema dua harga.
Mereka tidak mempermasalahkan jika pemerintah ingin menaikkan harga BBM, namun dengan skema satu harga. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan permasalahan di lapangan.
Joko Supeno, pemilik SPBU Sekarpace, Solo, merasa keberatan jika harga BBM bersubsidi akan naik dengan dua harga. Apalagi, kenaikannya cukup besar sekitar Rp2.000.
Menurutnya, jika kenaikan harga BBM tidak bisa dielakkan, dia berharap kualitas BBM harus dibedakan. "Bukan seperti rencana pemerintah meskipun selisih harganya Rp2.000, namun kualitas BBM sama," katanya, Jumat (19/4/2013).
Dia berpendapat, jika dua harga ini dierlaukan maka akan menimbulkan masalah baru dan pembeli cenderung akan membeli yang harganya lebih murah dan fungsi SPBU sebagai pengendali tidak efektif.
"Hal ini akan memicu kerawanan pada pelaksanaannya. Apalagi nantinya beberapa SPBU akan ditunjuk pemerintah untuk tetap menjual BBM bersubsidi dengan harga lama dengan konsumen kendaraan roda dua dan angkutan umum," tuturnya.
Menurut Joko, hal ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Salah satunya terjadi penimbunan dan maraknya penjual BBM eceran dan praktik kecurangan baik oleh SPBU maupun masyarakat.
Sementara, Ikhsan pemilik mobil pribadi juga menuturkan bahwa kenaikan harga BBM tidak menjadi masalah. Namun harus satu harga. Jika dua harga, maka dipastikan akan terjadi penyimpangan pelaksanaan.
Mereka tidak mempermasalahkan jika pemerintah ingin menaikkan harga BBM, namun dengan skema satu harga. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan permasalahan di lapangan.
Joko Supeno, pemilik SPBU Sekarpace, Solo, merasa keberatan jika harga BBM bersubsidi akan naik dengan dua harga. Apalagi, kenaikannya cukup besar sekitar Rp2.000.
Menurutnya, jika kenaikan harga BBM tidak bisa dielakkan, dia berharap kualitas BBM harus dibedakan. "Bukan seperti rencana pemerintah meskipun selisih harganya Rp2.000, namun kualitas BBM sama," katanya, Jumat (19/4/2013).
Dia berpendapat, jika dua harga ini dierlaukan maka akan menimbulkan masalah baru dan pembeli cenderung akan membeli yang harganya lebih murah dan fungsi SPBU sebagai pengendali tidak efektif.
"Hal ini akan memicu kerawanan pada pelaksanaannya. Apalagi nantinya beberapa SPBU akan ditunjuk pemerintah untuk tetap menjual BBM bersubsidi dengan harga lama dengan konsumen kendaraan roda dua dan angkutan umum," tuturnya.
Menurut Joko, hal ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Salah satunya terjadi penimbunan dan maraknya penjual BBM eceran dan praktik kecurangan baik oleh SPBU maupun masyarakat.
Sementara, Ikhsan pemilik mobil pribadi juga menuturkan bahwa kenaikan harga BBM tidak menjadi masalah. Namun harus satu harga. Jika dua harga, maka dipastikan akan terjadi penyimpangan pelaksanaan.
(izz)
Lihat Juga :
