Hatta bukan pilihan ideal sebagai Plt Menkeu
Jum'at, 19 April 2013 - 18:27 WIB
Hatta bukan pilihan ideal sebagai Plt Menkeu
A
A
A
Sindonews.com - Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan, keputusan Presiden mengangkat Hatta Rajasa sebagai Pelaksana Tugas (Plt)Menteri Keuangan (Menkeu) bukan pilihan ideal dan mengejutkan bagi publik.
"Yang pasti bukan pilihan ideal dan menyentak publik," ucapnya ketika dihubungi Sindonews, Jumat (19/4/2013).
Anny menilai, keputusan tersebut diambil mungkin karena Presiden tidak mau ambil risiko. "Enggak mau ambil risiko, pemerintahan kita juga enggak jelas antara presidentil dan parlementer. Mungkin ini jalan tengah menurut Presiden," lanjutnya.
Dia mempertanyakan kenapa jabatan strategis seperti Menkeu dirangkap. Karena dikhawatirkan akan ada sentimen pasar karena hal ini. "Selama ini kan bukannya kita takut conflict of interest, tetapi kan masalah pertanggungjawaban jabatannya (Menko dan Menkeu) keduanya berat. Menko saja raportnya merah," kata Anny.
Dia menyarankan jabatan Menkeu ini dijalankan seorang Menteri tersendiri. Apalagi permasalahan yang melibatkan jabatan Menkeu sedang berat-beratnya.
"Apalagi persoalan defisit primer ini sudah mengancam, bukan hanya defisit APBN, sangat complicated. Alokasi subsidi BBM saja sulitnya setengah mati. Jadi perlu Menteri yang bekerja keras, kalau Menkeunya jabatan nyambi ya enggak akan fokus," tuturnya.
Dia berharap jabatan Hatta sebagai Plt Menkeu ini hanya berlangsung sementara, apalagi jabatan Plt ini hanya jabatan yang sifatnya administratif.
"Saya berharap sangat-sangat sementara sampai dengan (Presiden) ketemu orang yang tepat. Bahkan kalau Plt itu jabatan administratif sebenarnya enggak layak diambil. Jabatan Menkeu ini enggak bisa disambi karena sangat strategis," pungkasnya.
"Yang pasti bukan pilihan ideal dan menyentak publik," ucapnya ketika dihubungi Sindonews, Jumat (19/4/2013).
Anny menilai, keputusan tersebut diambil mungkin karena Presiden tidak mau ambil risiko. "Enggak mau ambil risiko, pemerintahan kita juga enggak jelas antara presidentil dan parlementer. Mungkin ini jalan tengah menurut Presiden," lanjutnya.
Dia mempertanyakan kenapa jabatan strategis seperti Menkeu dirangkap. Karena dikhawatirkan akan ada sentimen pasar karena hal ini. "Selama ini kan bukannya kita takut conflict of interest, tetapi kan masalah pertanggungjawaban jabatannya (Menko dan Menkeu) keduanya berat. Menko saja raportnya merah," kata Anny.
Dia menyarankan jabatan Menkeu ini dijalankan seorang Menteri tersendiri. Apalagi permasalahan yang melibatkan jabatan Menkeu sedang berat-beratnya.
"Apalagi persoalan defisit primer ini sudah mengancam, bukan hanya defisit APBN, sangat complicated. Alokasi subsidi BBM saja sulitnya setengah mati. Jadi perlu Menteri yang bekerja keras, kalau Menkeunya jabatan nyambi ya enggak akan fokus," tuturnya.
Dia berharap jabatan Hatta sebagai Plt Menkeu ini hanya berlangsung sementara, apalagi jabatan Plt ini hanya jabatan yang sifatnya administratif.
"Saya berharap sangat-sangat sementara sampai dengan (Presiden) ketemu orang yang tepat. Bahkan kalau Plt itu jabatan administratif sebenarnya enggak layak diambil. Jabatan Menkeu ini enggak bisa disambi karena sangat strategis," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
