Pertamina temui Kabareskrim amankan distribusi BBM
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero), Hanung Budya menemui Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim), Komjen Pol Sutarman.
Menurut Hanung, kedatangannya ke Bareskrim Polri untuk berkoordinasi dalam pengamanan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Alasannya, PT Pertamina tidak bisa sendirian untuk mengamankan BBM bersubsidi.
"Tahun ini, kuota BBM bersubsidi 46 juta kiloliter, premium, solar, dan minyak tanah. Dari total itu, 45 juta menjadi tanggung jawab Pertamina," kata Hanung saat ditemui di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (22/4/2013).
Dia menuturkan, adanya disparitas harga yang cukup jauh, kemungkinan akan menimbulkan penyimpangan sangat besar yang terjadi dan sudah terjadi.
"Kita berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengamankan distribusi BBM supaya tidak terjadi penyimpangan yang luar biasa besar," ujarnya.
Indonesia, kata Hanung, belum mempunyai pengalaman satu produk bersubsidi dengan dua harga. Dia menngakui, ada sekelompok konsumen yang tidak boleh menggunakan harga pertama yaitu sebesar Rp4.500 per liter dan didorong ke harga kedua, antara Rp6.500 sampai Rp7.000 per liter.
"Kita juga belum bisa memprediksikan output-nya seperti apa. Tapi, semua kemungkinan permasalahan di lapangan sudah kita identifikasi. Nanti secara detail akan kita tetapkan dalam SOP, bagaimana menangani potensi permasalah di lapapanga," jelasnya.
Dia mengatakan, Pertamina sudah menyiapkan semua kelengkapannya di SPBU, pada 26 April 2013. "Setiap SPBU akan ada petugas Kepolisian. Lokasi SPBU yang menjual dua harga sudah kita tentukan dan buat skenarionya," pungkas Hanung.
Menurut Hanung, kedatangannya ke Bareskrim Polri untuk berkoordinasi dalam pengamanan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Alasannya, PT Pertamina tidak bisa sendirian untuk mengamankan BBM bersubsidi.
"Tahun ini, kuota BBM bersubsidi 46 juta kiloliter, premium, solar, dan minyak tanah. Dari total itu, 45 juta menjadi tanggung jawab Pertamina," kata Hanung saat ditemui di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (22/4/2013).
Dia menuturkan, adanya disparitas harga yang cukup jauh, kemungkinan akan menimbulkan penyimpangan sangat besar yang terjadi dan sudah terjadi.
"Kita berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengamankan distribusi BBM supaya tidak terjadi penyimpangan yang luar biasa besar," ujarnya.
Indonesia, kata Hanung, belum mempunyai pengalaman satu produk bersubsidi dengan dua harga. Dia menngakui, ada sekelompok konsumen yang tidak boleh menggunakan harga pertama yaitu sebesar Rp4.500 per liter dan didorong ke harga kedua, antara Rp6.500 sampai Rp7.000 per liter.
"Kita juga belum bisa memprediksikan output-nya seperti apa. Tapi, semua kemungkinan permasalahan di lapangan sudah kita identifikasi. Nanti secara detail akan kita tetapkan dalam SOP, bagaimana menangani potensi permasalah di lapapanga," jelasnya.
Dia mengatakan, Pertamina sudah menyiapkan semua kelengkapannya di SPBU, pada 26 April 2013. "Setiap SPBU akan ada petugas Kepolisian. Lokasi SPBU yang menjual dua harga sudah kita tentukan dan buat skenarionya," pungkas Hanung.
(izz)