Pertamina dukung kenaikan satu harga BBM
Pertamina dukung kenaikan satu harga BBM
A
A
A
Sindonews.com - PT Pertamina (Persero) mendukung penuh segala kebijakan pemerintah terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, baik itu kebijakan satu harga maupun dua harga BBM.
"Pada prinsipnya kami siap melaksanakan kebijakan pemerintah," kata Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir saat dihubungi di Jakarta, Senin (29/4/2013).
Menurutnya, Pertamina telah diserahi tugas dari pemerintah untuk mendistribusikan BBM. Sementara yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan adalah pemerintah. "Rencana dua harga kami suah siap tentunya jika ada kebijakan lain kami tidak ada masalah," ujarnya dia.
Sementara itu, Wakil Direktur Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mendukung langkah pemerintah utuk menaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM bersubsidi memang sudah saatnya dilakukan tahun ini yang sebelumnya tertunda tahun lalu.
Di samping itu, dia juga menejelaskan, produksi hulu selama ini terus menurun karena tidak ada penambahan jumlah kilang. Sementara konsumsi BBM terus meningkat. "Untuk memenuhi kebutuhan, impor menjadi satu-satunya alternatif," tuturnya.
Selain itu, kata dia, dengan harga minyak dunia yang lebih tinggi dari asumsi ditambah melemahnya nilai rupiah maka mempertelak pukulan terhadap APBN. Belum lagi jika konsumsi BBM tahun ini meningkat dari kuota yang ditetapkan. "Seperti yang telah terjadi pada BBM jenis solar belakangan ini," jelasnya.
Menurut Komaidi, dampak harga BBM yang tidak kunjung naik sudah sangat luar biasa terutama bagi keuangan negara dan neraca perdagangan. Jika pemeritah terus menunda kenaikan harga BBM akan semakin memperumit masalah. "Memang seharusnya bahwa kenaikan segera dilakukan," terang dia.
Pihaknya tidak mempermasalahkan soal kebijakan satu harga atau dua harga yang akan dipakai. Menurutnya hal itu adalah hak pemerintah selaku regulator. Namun jika pemerintah melakukan kebijakan dua harga maka hanya akan menghasilkan masalah-masalah baru. Misalnya, soal tata cara pengisian atau pengawasan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). "Hiswana Migas saja masih bingung," ucapnya.
Dia menjelaskan, kebijakan satu harga BBM dengan cara menaikan haraga sekitar Rp500 per liter penghematannya tidak terlalu jauh dengan kebijakan dua harga BBM. Namun kelebihan dari kebijakan dua harga tidak akan menimbulkan efek psikologis seperti kebijakan satu harga. "Pasalnya yang terdampak hanyalah mereka yang menggunakan mobil pribadi," kata Komaidi.
Menurutntya, untuk kebijakan dua harga BBM angkutan umum dan sepeda motor juga tetap dapat menikmati subsidi. Sehingga bisa membeli BBM jenis premium dengan harga Rp4.500 per liter. "Dalam konteks politik, kebijakan dua harga memang lebih moderat," pungkas dia.
"Pada prinsipnya kami siap melaksanakan kebijakan pemerintah," kata Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir saat dihubungi di Jakarta, Senin (29/4/2013).
Menurutnya, Pertamina telah diserahi tugas dari pemerintah untuk mendistribusikan BBM. Sementara yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan adalah pemerintah. "Rencana dua harga kami suah siap tentunya jika ada kebijakan lain kami tidak ada masalah," ujarnya dia.
Sementara itu, Wakil Direktur Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mendukung langkah pemerintah utuk menaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM bersubsidi memang sudah saatnya dilakukan tahun ini yang sebelumnya tertunda tahun lalu.
Di samping itu, dia juga menejelaskan, produksi hulu selama ini terus menurun karena tidak ada penambahan jumlah kilang. Sementara konsumsi BBM terus meningkat. "Untuk memenuhi kebutuhan, impor menjadi satu-satunya alternatif," tuturnya.
Selain itu, kata dia, dengan harga minyak dunia yang lebih tinggi dari asumsi ditambah melemahnya nilai rupiah maka mempertelak pukulan terhadap APBN. Belum lagi jika konsumsi BBM tahun ini meningkat dari kuota yang ditetapkan. "Seperti yang telah terjadi pada BBM jenis solar belakangan ini," jelasnya.
Menurut Komaidi, dampak harga BBM yang tidak kunjung naik sudah sangat luar biasa terutama bagi keuangan negara dan neraca perdagangan. Jika pemeritah terus menunda kenaikan harga BBM akan semakin memperumit masalah. "Memang seharusnya bahwa kenaikan segera dilakukan," terang dia.
Pihaknya tidak mempermasalahkan soal kebijakan satu harga atau dua harga yang akan dipakai. Menurutnya hal itu adalah hak pemerintah selaku regulator. Namun jika pemerintah melakukan kebijakan dua harga maka hanya akan menghasilkan masalah-masalah baru. Misalnya, soal tata cara pengisian atau pengawasan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). "Hiswana Migas saja masih bingung," ucapnya.
Dia menjelaskan, kebijakan satu harga BBM dengan cara menaikan haraga sekitar Rp500 per liter penghematannya tidak terlalu jauh dengan kebijakan dua harga BBM. Namun kelebihan dari kebijakan dua harga tidak akan menimbulkan efek psikologis seperti kebijakan satu harga. "Pasalnya yang terdampak hanyalah mereka yang menggunakan mobil pribadi," kata Komaidi.
Menurutntya, untuk kebijakan dua harga BBM angkutan umum dan sepeda motor juga tetap dapat menikmati subsidi. Sehingga bisa membeli BBM jenis premium dengan harga Rp4.500 per liter. "Dalam konteks politik, kebijakan dua harga memang lebih moderat," pungkas dia.
(izz)
Explore More