Juni, pelayanan publik K/L akan dinilai

Selasa, 28 Mei 2013 - 12:27 WIB
Juni, pelayanan publik...
Juni, pelayanan publik K/L akan dinilai
A A A
Sindonews.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan melakukan penilaian dan pemeringkatan kinerja pelayanan publik terhadap kementerian dan lembaga (K/L) pada bulan Juni 2013. Langkah ini sebenarnya sudah dijadwalkan pelaksanaannya pada 2012.

"Kami menagih K/L sejauh mana kinerja pelayanan publik di instansi bapak dan ibu sekalian," ujar Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto, seperti dilansir dari situs menPAN, Selasa (28/5/2013).

Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Wiharto dalam kesempatan yang sama mengatakan, penilaian dan pemeringkatan yang dilakukan ini sesuai amanat Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. "Penilaian akan kami lakukan dalam Juni 2013," ujarnya.

Senada, Asdep 1 Pelayanan Publik M Sitorus dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa penilaian akan dilakukan terhadap pembina dan penyelenggara pelayanan publik. Untuk pembina, bobotnya 60 persen, sedangkan penyelenggara diberi bobot 40 persen.

Berbeda dengan penilaian pelayanan publik sebelumnya, mulai 2012 harus ada kertas kerja, dan harus ada feed back-nya. Diakuinya, pemberian penghargaan tahun-tahun sebelumnya kedua hal itu belum ada.

Mulai 2012, selain penilaian dan pemberian penghargaan juga dilakuan pemeringkatan, monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk perbaikan kualitas pelayanan. Kalau sebelumnya terpisah antara pembina dan penyelenggara pelayanan publik, kali ini terintegrasi, dan diberlakukan terhadap seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Deputi Pelayanan Publik menambahkan, sesuai dengan arahan menteri PANRB, ke depan penilaian akan diintegrasikan juga dengan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), serta penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB).

"Jadi instansi pemerintah cukup membuat satu laporan, tetapi dinilai dari tiga sisi. Sebab semua itu merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi," tambahnya.
(gpr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Tahap II, Kemenag Salurkan...
Tahap II, Kemenag Salurkan 4,6 Juta Bantuan Paket Data untuk Siswa Madrasah
Kelembagaan dan Kebijakan...
Kelembagaan dan Kebijakan Ekonomi
Kemendagri Dorong Percepatan...
Kemendagri Dorong Percepatan Penataan dan Registrasi Posyandu
Kemenag Segera Miliki...
Kemenag Segera Miliki Instrumen Asesmen Kompetensi Madrasah
Kemendes PDT dan Transmigrasi...
Kemendes PDT dan Transmigrasi Ajak ISSF Sosialisasikan PP No. 11/2021 Terkait Kelembagaan BUMDES
KKP Segel Lahan Proyek...
KKP Segel Lahan Proyek Reklamasi di Batam
Berita Terkini
1.500 Pekerja Tekstil...
1.500 Pekerja Tekstil Terancam Kena PHK, Said Iqbal Ungkap Lokasinya
24 menit yang lalu
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
9 jam yang lalu
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
9 jam yang lalu
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
9 jam yang lalu
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
10 jam yang lalu
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
10 jam yang lalu
Infografis
Riwayat Pendidikan Ahmad...
Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni, Anggota DPR yang Jadi Sorotan Publik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved