Juni, pelayanan publik K/L akan dinilai
Juni, pelayanan publik K/L akan dinilai
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan melakukan penilaian dan pemeringkatan kinerja pelayanan publik terhadap kementerian dan lembaga (K/L) pada bulan Juni 2013. Langkah ini sebenarnya sudah dijadwalkan pelaksanaannya pada 2012.
"Kami menagih K/L sejauh mana kinerja pelayanan publik di instansi bapak dan ibu sekalian," ujar Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto, seperti dilansir dari situs menPAN, Selasa (28/5/2013).
Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Wiharto dalam kesempatan yang sama mengatakan, penilaian dan pemeringkatan yang dilakukan ini sesuai amanat Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. "Penilaian akan kami lakukan dalam Juni 2013," ujarnya.
Senada, Asdep 1 Pelayanan Publik M Sitorus dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa penilaian akan dilakukan terhadap pembina dan penyelenggara pelayanan publik. Untuk pembina, bobotnya 60 persen, sedangkan penyelenggara diberi bobot 40 persen.
Berbeda dengan penilaian pelayanan publik sebelumnya, mulai 2012 harus ada kertas kerja, dan harus ada feed back-nya. Diakuinya, pemberian penghargaan tahun-tahun sebelumnya kedua hal itu belum ada.
Mulai 2012, selain penilaian dan pemberian penghargaan juga dilakuan pemeringkatan, monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk perbaikan kualitas pelayanan. Kalau sebelumnya terpisah antara pembina dan penyelenggara pelayanan publik, kali ini terintegrasi, dan diberlakukan terhadap seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Deputi Pelayanan Publik menambahkan, sesuai dengan arahan menteri PANRB, ke depan penilaian akan diintegrasikan juga dengan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), serta penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB).
"Jadi instansi pemerintah cukup membuat satu laporan, tetapi dinilai dari tiga sisi. Sebab semua itu merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi," tambahnya.
"Kami menagih K/L sejauh mana kinerja pelayanan publik di instansi bapak dan ibu sekalian," ujar Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto, seperti dilansir dari situs menPAN, Selasa (28/5/2013).
Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Wiharto dalam kesempatan yang sama mengatakan, penilaian dan pemeringkatan yang dilakukan ini sesuai amanat Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. "Penilaian akan kami lakukan dalam Juni 2013," ujarnya.
Senada, Asdep 1 Pelayanan Publik M Sitorus dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa penilaian akan dilakukan terhadap pembina dan penyelenggara pelayanan publik. Untuk pembina, bobotnya 60 persen, sedangkan penyelenggara diberi bobot 40 persen.
Berbeda dengan penilaian pelayanan publik sebelumnya, mulai 2012 harus ada kertas kerja, dan harus ada feed back-nya. Diakuinya, pemberian penghargaan tahun-tahun sebelumnya kedua hal itu belum ada.
Mulai 2012, selain penilaian dan pemberian penghargaan juga dilakuan pemeringkatan, monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk perbaikan kualitas pelayanan. Kalau sebelumnya terpisah antara pembina dan penyelenggara pelayanan publik, kali ini terintegrasi, dan diberlakukan terhadap seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Deputi Pelayanan Publik menambahkan, sesuai dengan arahan menteri PANRB, ke depan penilaian akan diintegrasikan juga dengan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), serta penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB).
"Jadi instansi pemerintah cukup membuat satu laporan, tetapi dinilai dari tiga sisi. Sebab semua itu merupakan bagian dari proses reformasi birokrasi," tambahnya.
(gpr)
Explore More