Ini lima alasan PPP dukung kenaikan harga BBM
Selasa, 04 Juni 2013 - 10:34 WIB
Ini lima alasan PPP dukung kenaikan harga BBM
A
A
A
Sindonews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, M Romahurmuziy mengatakan, demi kemaslahatan anak cucu, maka harga BBM bersubsidi harus lebih rasional.
"Jadi, mengapa BBM bersubsidi harus dirasionalisir naik dengan atau tanpa kompensasi, ada beberapa alasan," ujar pria yang akrab disapa Romi ini, Selasa (4/5/2013).
Romi mengungkapkan alasan partainya mendukung kenaikan BBM. Pertama, harga BBM bersubdisi Rp4.500 terlalu murah, jauh berbeda dengan harga BBM industri yang mencapai Rp9.300.
"Harga BBM Indonesia juga termurah, di kawasan ASEAN. Bandingkan Rp4.500 di Indonesia (Ron 90), misalnya dengan Vietnam (Ron 92) Rp15.553, Laos Rp13.396, Kamboja Rp13.298, Myanmar RP10.340. Harga BBM bersubsidi Indonesia ini adalah yang termurah di dunia untuk ukuran negara net importir," jelasnya.
Menurutnya, dengan harga yagn murah itu, merangsang tindakan penyelundupan, baik kepada sektor industri/pertambangan maupun penyelundupan ke luar negeri.
"Bukti nyata, dugaan penimbunan dan penyelundupan BBM oleh seorang oknum polisi di Papua. Jika seorang oknum Aiptu saja demikian, bukankah besar kemungkin banyak lagi oknum lainnya," ujar dia.
Bukti lain, kata Romi, kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan DPR bersama pemerintah setiap tahunnya selalu terlampaui yang berarti pertumbuhan tingkat konsumsi BBM bersubsidi selalu melampaui prediksi pertumbuhan konsumsi berdasarkan jumlah kendaraan. Disinyalir, jebolnya kuota ini karena penyelundupan.
Alasan kedua, harga BBM fosil yang murah, menghambat munculnya energi alternatif. Bahan bakar nabati baik berbasis etanol maupun CPO, tidak bisa bersaing.
Bahan bakar alternatif seperti gas tidak berkesempatan tumbuh karena harganya relatif dekat dengan BBM bersubsidi.
Ketiga, sejak awal dekade 2000, Indonesia telah beralih status dari negara eksportir menjadi net importir minyak. Dengan importir BBM dan minyak mentah yang mencapai lebih sepertiga dari kebutuhan nasional, harga BBM nasional sangat bergantung kepada harga internasional.
"Publik perlu diberikan pemahaman bahwa perlu pergeseran paradigma dalam meletakan Indonesia dari eksportir menjadi importir. Akibat impor BBM yang terus naik, defisit fiskal membengkak, sehingga mengancam neraca pembayaran," imbuhnya.
Keempat, lanjut politisi PPP ini, subsidi BBM yang berlangsung selama ini tidak sesuai ketentuan UU 30/2007 tentang energi. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan subsidi disediakan untuk kelompok masyaraat tidak mampu.
Kenyataannya, subsidi BBM dinikmati lebih dari 70 persen kelas menengah pemilik mobil pribadi dan sepeda motor bersilinder tinggi.
"Jadi, pengurangan subsidi BBM yang disertai kompensasi kepada masyarakat golongan ekonomi terlemah dimaksudkan untuk membenahi subsidi," tambahnya.
Alasan kelima, seperlima APBN tersedot untuk subsidi energi yang bersifat konsumtif. Ruang gerak belanja negara untuk sektor produktif yang lebih bersifat jangka panjang menjadi terbatas.
"Akibatnya daya saing yang tercipta di pasar internasional semu, didominasi oleh produk mentah yang mengandalkan buruh murah dan harga engeri yang muerah. Padahal murahnya harga engeri karena disubsidi," pungkas Romi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, M Romahurmuziy mengatakan, demi kemaslahatan anak cucu, maka harga BBM bersubsidi harus lebih rasional.
"Jadi, mengapa BBM bersubsidi harus dirasionalisir naik dengan atau tanpa kompensasi, ada beberapa alasan," ujar pria yang akrab disapa Romi ini, Selasa (4/5/2013).
Romi mengungkapkan alasan partainya mendukung kenaikan BBM. Pertama, harga BBM bersubdisi Rp4.500 terlalu murah, jauh berbeda dengan harga BBM industri yang mencapai Rp9.300.
"Harga BBM Indonesia juga termurah, di kawasan ASEAN. Bandingkan Rp4.500 di Indonesia (Ron 90), misalnya dengan Vietnam (Ron 92) Rp15.553, Laos Rp13.396, Kamboja Rp13.298, Myanmar RP10.340. Harga BBM bersubsidi Indonesia ini adalah yang termurah di dunia untuk ukuran negara net importir," jelasnya.
Menurutnya, dengan harga yagn murah itu, merangsang tindakan penyelundupan, baik kepada sektor industri/pertambangan maupun penyelundupan ke luar negeri.
"Bukti nyata, dugaan penimbunan dan penyelundupan BBM oleh seorang oknum polisi di Papua. Jika seorang oknum Aiptu saja demikian, bukankah besar kemungkin banyak lagi oknum lainnya," ujar dia.
Bukti lain, kata Romi, kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan DPR bersama pemerintah setiap tahunnya selalu terlampaui yang berarti pertumbuhan tingkat konsumsi BBM bersubsidi selalu melampaui prediksi pertumbuhan konsumsi berdasarkan jumlah kendaraan. Disinyalir, jebolnya kuota ini karena penyelundupan.
Alasan kedua, harga BBM fosil yang murah, menghambat munculnya energi alternatif. Bahan bakar nabati baik berbasis etanol maupun CPO, tidak bisa bersaing.
Bahan bakar alternatif seperti gas tidak berkesempatan tumbuh karena harganya relatif dekat dengan BBM bersubsidi.
Ketiga, sejak awal dekade 2000, Indonesia telah beralih status dari negara eksportir menjadi net importir minyak. Dengan importir BBM dan minyak mentah yang mencapai lebih sepertiga dari kebutuhan nasional, harga BBM nasional sangat bergantung kepada harga internasional.
"Publik perlu diberikan pemahaman bahwa perlu pergeseran paradigma dalam meletakan Indonesia dari eksportir menjadi importir. Akibat impor BBM yang terus naik, defisit fiskal membengkak, sehingga mengancam neraca pembayaran," imbuhnya.
Keempat, lanjut politisi PPP ini, subsidi BBM yang berlangsung selama ini tidak sesuai ketentuan UU 30/2007 tentang energi. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan subsidi disediakan untuk kelompok masyaraat tidak mampu.
Kenyataannya, subsidi BBM dinikmati lebih dari 70 persen kelas menengah pemilik mobil pribadi dan sepeda motor bersilinder tinggi.
"Jadi, pengurangan subsidi BBM yang disertai kompensasi kepada masyarakat golongan ekonomi terlemah dimaksudkan untuk membenahi subsidi," tambahnya.
Alasan kelima, seperlima APBN tersedot untuk subsidi energi yang bersifat konsumtif. Ruang gerak belanja negara untuk sektor produktif yang lebih bersifat jangka panjang menjadi terbatas.
"Akibatnya daya saing yang tercipta di pasar internasional semu, didominasi oleh produk mentah yang mengandalkan buruh murah dan harga engeri yang muerah. Padahal murahnya harga engeri karena disubsidi," pungkas Romi.
(izz)
Lihat Juga :
