Pemerintah harus perkuat data sebelum beri kompensasi
Selasa, 04 Juni 2013 - 14:24 WIB
Pemerintah harus perkuat data sebelum beri kompensasi
A
A
A
Sindonews.com - Sebelum menerapkan kompensasi atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah diharapkan mampu melakukan penguatan data dan perencanaan serta evaluasi.
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah (Otda), Velix Vernando Wanggai mengatakan, ada beberapa hal yang harus ditekankan kepada pemerintah terkait dengan penerapan kompensasi, salah satunya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Menurutnya, penguatan di dalam konteks data serta perencanaan dalam hal ini penyiapan data by name by address untuk mendata daerah-daerah yang menjadi prioritas. Hal ini merupakan tugas pemerintah pusat dan Pemda untuk saling bersinergi.
"Jadi antara pemerintah pusat dan daerah saling mengsingkronkan untuk memberikan bantuan langsung. Jangan sampai terjadi tumpang tindih. Itu harapan Presiden," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Velix mengatakan, selain pendataan strategi data dan perencanaan, juga menjadi bagian dari strategi distribusi. Terkait dengan BLSM, kementerian dan stakeholder yang saling bersinergis seperti Kemensos, Bulog, Kemendagri dan kantor Pos adalah pelaksana distrubusi tingkat provinsi maupun kabupaten kota, tetapi juga tingkat paling bawah.
"Dalam hal ini Presiden menekankan agar strategi distribusi pelaksanaan bantuan harus dikelola baik dari pusat sampai yang paling bawah," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, strategi, evaluasi dan pengawasan mulai dilakukan bukan saja dalam pelaksanaan. Namun, hal tersebut dilakukan saat dimulainya persiapan data.
Menurutnya, pendistribusian di bawah sudah terindentifikasi sehingga strategi dan evaluasi menjadi efektif dilakukan. Misalnya, pelaksanaan BLSM merupakan hal yang sangat krusial selama 3-6 bulan.
Terkait hal ini, pemerintah harus melihat ada tingkat variasi harga dalam pendistribusian penduduk dan kondisi geografis sesuai dengan konteks nasional. Dalam hal ini kebijakan BLSM, raskin dan BSM.
"Ini sebuah kegiatan khusus dalam konteks variasi wilayah tetapi tetap dalam konteks nasional yang harus disesuaikan dengan keadaan daerah tersebut," kata dia.
Velix menuturkan, meskipun BBM naik, namun kebijakan fiskal, pertumbuhan masyarakat dan daya beli tetap stabil dengan diberikanya kompensasi tersebut.
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah (Otda), Velix Vernando Wanggai mengatakan, ada beberapa hal yang harus ditekankan kepada pemerintah terkait dengan penerapan kompensasi, salah satunya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Menurutnya, penguatan di dalam konteks data serta perencanaan dalam hal ini penyiapan data by name by address untuk mendata daerah-daerah yang menjadi prioritas. Hal ini merupakan tugas pemerintah pusat dan Pemda untuk saling bersinergi.
"Jadi antara pemerintah pusat dan daerah saling mengsingkronkan untuk memberikan bantuan langsung. Jangan sampai terjadi tumpang tindih. Itu harapan Presiden," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Velix mengatakan, selain pendataan strategi data dan perencanaan, juga menjadi bagian dari strategi distribusi. Terkait dengan BLSM, kementerian dan stakeholder yang saling bersinergis seperti Kemensos, Bulog, Kemendagri dan kantor Pos adalah pelaksana distrubusi tingkat provinsi maupun kabupaten kota, tetapi juga tingkat paling bawah.
"Dalam hal ini Presiden menekankan agar strategi distribusi pelaksanaan bantuan harus dikelola baik dari pusat sampai yang paling bawah," ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, strategi, evaluasi dan pengawasan mulai dilakukan bukan saja dalam pelaksanaan. Namun, hal tersebut dilakukan saat dimulainya persiapan data.
Menurutnya, pendistribusian di bawah sudah terindentifikasi sehingga strategi dan evaluasi menjadi efektif dilakukan. Misalnya, pelaksanaan BLSM merupakan hal yang sangat krusial selama 3-6 bulan.
Terkait hal ini, pemerintah harus melihat ada tingkat variasi harga dalam pendistribusian penduduk dan kondisi geografis sesuai dengan konteks nasional. Dalam hal ini kebijakan BLSM, raskin dan BSM.
"Ini sebuah kegiatan khusus dalam konteks variasi wilayah tetapi tetap dalam konteks nasional yang harus disesuaikan dengan keadaan daerah tersebut," kata dia.
Velix menuturkan, meskipun BBM naik, namun kebijakan fiskal, pertumbuhan masyarakat dan daya beli tetap stabil dengan diberikanya kompensasi tersebut.
(izz)
Lihat Juga :
