Gratis, KPS bakal diantar sampai rumah warga
Rabu, 19 Juni 2013 - 16:25 WIB
Gratis, KPS bakal diantar sampai rumah warga
A
A
A
Sindonews.com - Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk warga Depok akan dibagikan ke rumah masing-masing warga yang tercatat berhal menerima Bantuan Langsung Masyarakat Sementara (BLSM).
Tahapannya, setelah KPS sampai, maka warga hanya diminta menunggu di rumah masing-masing, karena PT Pos Indonesia akan melayani sampai tuntas yakni dengan mengirim KPS ke masing-masing rumah warga yang berhak mendapat dana BLSM. KPS sendiri tiba di kantor PT Pos Indonesia Unit Pelaksana Operasi di Jalan Kartini, Depok, pada Kamis 20 Juni 2013 nanti.
Manager SDM dan Sarana PT Pos Indonesia Cabang Depok yang juga Humas KPS, Nur Komardi memastikan bahwa pihak PT Pos Indonesia tak memungut biaya apapun dalam pengantaran hingga KPS sampai ke tangan warga yang berhak. Terdapat tiga kategori warga dalam setiap rumah tangga yang berhak menerima KPS, yakni kepala keluarga, pendamping keluarga, dan anak serumah.
"Jika di luar kategori itu, kami enggak akan berikan KPS ke tangan orang lain, maka akan kami bawa lagi, kalau tak ada juga, misalnya ada yang pindah alamat atau meninggal, maka akan kami kembalikan kepada pemerintah, karena ini amanah harus kami jalankan dengan baik," jelasnya kepada wartawan di kantornya, Rabu (19/06/2013).
Komardi menambahkan, pihaknya membutuhkan waktu sampai tujuh hari untuk mendistribusikan KPS ke tiap warga. Segenap pegawai pos, kata dia, punya tanggung jawab menyerahkan kepada penerima sesuai dengan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang ada.
"Ada sekitar 73 petugas yang sudah siap mendistribusikan, karena terkadang mencari alamat di Depok agak susah dari gang ke gang, karena itu kami perlu waktu satu minggu, dan kami ingatkan bahwa petugas pos selalu memiliki kartu identitas, pakai seragam, dan ada tanda terima. Jadi kalau ada yang memungut uang jangan percaya," paparnya.
Namun Komardi menegaskan, KPS tak selalu langsung disangkutpautkan dengan pencairan dana BLSM. Intinya, kata dia, penerima KPS bisa terdaftar dalam program apapun yang digelontorkan pemerintah untuk warga miskin.
"Ini yang perlu kita edukasi, bahwa masyarakat yang sudah mendapat KPS belum langsung mendapat dana BLSM, kan tergantung jadwal pemerintah, nanti akan kami sosialisasikan, tetapi kartu itu bisa untuk program sosial yang lain," tandasnya.
Tahapannya, setelah KPS sampai, maka warga hanya diminta menunggu di rumah masing-masing, karena PT Pos Indonesia akan melayani sampai tuntas yakni dengan mengirim KPS ke masing-masing rumah warga yang berhak mendapat dana BLSM. KPS sendiri tiba di kantor PT Pos Indonesia Unit Pelaksana Operasi di Jalan Kartini, Depok, pada Kamis 20 Juni 2013 nanti.
Manager SDM dan Sarana PT Pos Indonesia Cabang Depok yang juga Humas KPS, Nur Komardi memastikan bahwa pihak PT Pos Indonesia tak memungut biaya apapun dalam pengantaran hingga KPS sampai ke tangan warga yang berhak. Terdapat tiga kategori warga dalam setiap rumah tangga yang berhak menerima KPS, yakni kepala keluarga, pendamping keluarga, dan anak serumah.
"Jika di luar kategori itu, kami enggak akan berikan KPS ke tangan orang lain, maka akan kami bawa lagi, kalau tak ada juga, misalnya ada yang pindah alamat atau meninggal, maka akan kami kembalikan kepada pemerintah, karena ini amanah harus kami jalankan dengan baik," jelasnya kepada wartawan di kantornya, Rabu (19/06/2013).
Komardi menambahkan, pihaknya membutuhkan waktu sampai tujuh hari untuk mendistribusikan KPS ke tiap warga. Segenap pegawai pos, kata dia, punya tanggung jawab menyerahkan kepada penerima sesuai dengan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang ada.
"Ada sekitar 73 petugas yang sudah siap mendistribusikan, karena terkadang mencari alamat di Depok agak susah dari gang ke gang, karena itu kami perlu waktu satu minggu, dan kami ingatkan bahwa petugas pos selalu memiliki kartu identitas, pakai seragam, dan ada tanda terima. Jadi kalau ada yang memungut uang jangan percaya," paparnya.
Namun Komardi menegaskan, KPS tak selalu langsung disangkutpautkan dengan pencairan dana BLSM. Intinya, kata dia, penerima KPS bisa terdaftar dalam program apapun yang digelontorkan pemerintah untuk warga miskin.
"Ini yang perlu kita edukasi, bahwa masyarakat yang sudah mendapat KPS belum langsung mendapat dana BLSM, kan tergantung jadwal pemerintah, nanti akan kami sosialisasikan, tetapi kartu itu bisa untuk program sosial yang lain," tandasnya.
(gpr)
