Dukung kenaikan BBM, Apindo warning pemerintah
Jum'at, 21 Juni 2013 - 14:32 WIB
Dukung kenaikan BBM, Apindo warning pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Rp4.500 menjadi Rp6.500. Namun Apindo menegaskan, pemerintah harus mengalihkannya dengan langkah yang tepat dan pro rakyat.
Ketua Apindo Kota Depok Inu Kertapati mengatakan, jika kenaikan harga BBM memang diperuntukan dalam kerangka memperbaiki infrastruktur, tentu pengusaha mendukung hal itu. Namun Inu menegaskan jangan sampai adanya penyalahgunaan kenaikan harga BBM untuk hal yang lain, apalagi hanya dalam upaya pencitraan politik.
"Kami sebagai pengusaha memang sudah enggak tahan dengan sarana infrastruktur yang buruk, apalagi APBN katanya jebol kalau BBM tak dinaikkan harganya, tapi jangan sampai ini hanya politik, apalagi pencitraan," tegasnya kepada wartawan, Jumat (21/06/2013).
Inu mengungkapkan bahwa selama ini akibat infrastruktur yang buruk, menyebabkan biaya logistik Indonesia tertinggi se-Asia Tenggara. Sebab, kata dia, jalan rusak dan sarana pelabuhan yang tak memadai menyebabkan keterlambatan pengiriman hasil produksi.
"Biaya logistik kita tinggi 17 persen tertinggi di Asia Tenggara, itu harus dipangkas jika pemerintah dengan sungguh-sungguh menaikkan harga BBM untuk mengalihkan pada perbaikan infrastruktur, kami jadi bebannya tak terlalu berat lagi," ujarnya.
Untuk di Depok, kata Inu, tak terlalu berpengaruh dengan demonstrasi buruh yang belakangan marak dilakukan menjelang kenaikan harga BBM. "Kalau Depok tak terlalu berpengaruh pada iklim investasi, tidak seperti Bekasi, Tangerang, dan Bogor," tandasnya.
Ketua Apindo Kota Depok Inu Kertapati mengatakan, jika kenaikan harga BBM memang diperuntukan dalam kerangka memperbaiki infrastruktur, tentu pengusaha mendukung hal itu. Namun Inu menegaskan jangan sampai adanya penyalahgunaan kenaikan harga BBM untuk hal yang lain, apalagi hanya dalam upaya pencitraan politik.
"Kami sebagai pengusaha memang sudah enggak tahan dengan sarana infrastruktur yang buruk, apalagi APBN katanya jebol kalau BBM tak dinaikkan harganya, tapi jangan sampai ini hanya politik, apalagi pencitraan," tegasnya kepada wartawan, Jumat (21/06/2013).
Inu mengungkapkan bahwa selama ini akibat infrastruktur yang buruk, menyebabkan biaya logistik Indonesia tertinggi se-Asia Tenggara. Sebab, kata dia, jalan rusak dan sarana pelabuhan yang tak memadai menyebabkan keterlambatan pengiriman hasil produksi.
"Biaya logistik kita tinggi 17 persen tertinggi di Asia Tenggara, itu harus dipangkas jika pemerintah dengan sungguh-sungguh menaikkan harga BBM untuk mengalihkan pada perbaikan infrastruktur, kami jadi bebannya tak terlalu berat lagi," ujarnya.
Untuk di Depok, kata Inu, tak terlalu berpengaruh dengan demonstrasi buruh yang belakangan marak dilakukan menjelang kenaikan harga BBM. "Kalau Depok tak terlalu berpengaruh pada iklim investasi, tidak seperti Bekasi, Tangerang, dan Bogor," tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
