Pemerintah optimis pemberian BLSM lancar

Sabtu, 22 Juni 2013 - 16:46 WIB
Pemerintah optimis pemberian...
Pemerintah optimis pemberian BLSM lancar
A A A
Sindonews.com - Pemerintah berjanji akan terus memantau pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di kantor pos. Pemberian BLSM dinilai lebih efektif dibandingkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena lebih tertib dan terarah.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono mengatakan, dengan mekanisme baru cara pengambilan BLSM lebih aman dan terselenggara nya lebih tertib. Sehingga BLSM dapat tersampaikan langsung kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sementara, untuk menghindari penumpukan, jadwal pembagian BLSM akan berakhir pada 2 Desember 2013. Hal di perhitungkan guna memberikan kelonggaran jika yang bersangkutan berhalangan.

"Jadi jika tidak bisa hari ini, bisa Senin atau Selasa dan seterusnya. Kecuali hari libur," kata dia saat ditemui di kantor pos Jatinegara saat melakukan pemantauan, Sabtu (22/6/2013).

Menurutnya, BLSM yang berjumlah sebesar Rp150 ribu akan diberikan sebanyak empat kali dengan total Rp600 ribu dengan frekuensi pengambilan dibagi sebanyak dua kali. Sebagai tanda bukti, warga yang datang diwajibkan membawa bukti identitas seperti KTP atau KK dan juga Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang pembagiannya sudah dimulai pada 7 Juni dan ditargetkan selesai pada 30 Juni.

Dia menuturkan, kenaikan BBM telah diumumkan tadi malam, maka BLSM langsung diberikan hari ini (22/6/2013). Bantuan tersebut serentak diberikan di 14 kota besar seperti Jakarta, Makassar, Surabaya, dan Papua.

"Jadi sekarang ini akan diberikan BLSM sebesar Rp300 ribu. Dan kita harapkan agar kartu tersebut tidak hilang," ujarnya.

Agung mengatakan, penerima KPS sudah sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2011 dan sudah dicocokkan antara nama dan alamatnya (by name by address). Dalam menetapkan data, hal ini menjadi wewenang BPS dalam menentukan miskin atau tidaknya masyaakat tersebut.

"Terdapat 14 kriteria menentukan seseorang berhak atau tidak menerima KPS dan verifikasi kriteria itu kami serahkan ke BPS," kata dia.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Harga BBM Pertamina...
Harga BBM Pertamina Naik Mulai Maret 2026, Ini Daftar Terbarunya
3 Jenis BBM Pertamina...
3 Jenis BBM Pertamina Naik, Intip Perbandingan Harga dengan Shell, Vivo dan BP
BBM Nonsubsidi Naik...
BBM Nonsubsidi Naik Drastis per 18 April 2026, Mobil Premium dan Pajero-Fortuner Paling Boncos!
Pemanfaatan BBM Subsidi...
Pemanfaatan BBM Subsidi Selama Ini Dinilai Salahi Prinsip Keadilan
Harga BBM Naik, Isi...
Harga BBM Naik, Isi Tangki Full City Car Honda Brio Butuh Setengah Juta Rupiah
Kenaikan BBM Mendadak,...
Kenaikan BBM Mendadak, SPBU di Gunungkidul Pilih Tutup hingga Mesin Disesuaikan Harga
Berita Terkini
Harga Emas Hari Ini...
Harga Emas Hari Ini Berbalik Merayap Naik Rp3 Ribu per Gram, Intip Rincian Lengkapnya
50 menit yang lalu
DJP Gandeng Babinsa...
DJP Gandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Pajak: Hanya Pendamping, Tak Perlu Khawatir
1 jam yang lalu
60 Negara Jadi Sasaran...
60 Negara Jadi Sasaran Tarif Baru Trump, Termasuk Sekutu Dekat AS!
2 jam yang lalu
Diplomasi Sawit Perlu...
Diplomasi Sawit Perlu Diperkuat untuk Jaga Daya Saing Ekspor
11 jam yang lalu
Perang AS-Iran Kian...
Perang AS-Iran Kian Sengit, ASEAN Wanti-wanti Krisis Pangan dan Energi
11 jam yang lalu
Garudafood Resmikan...
Garudafood Resmikan Rumah Maggot di Depok, Kelola 100 Ton Sampah Organik Jadi Nilai Ekonomi
11 jam yang lalu
Infografis
Pemerintah Baru Suriah...
Pemerintah Baru Suriah Bakal Tuntut Iran Rp4.870 Triliun
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved