Tujuh isu ekonomi ini perlu ditangani pemerintah
Selasa, 02 Juli 2013 - 13:11 WIB
Tujuh isu ekonomi ini perlu ditangani pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Institute of Development Economic and Finance (Indef) menyebutkan, masih ada sejumlah faktor fundamental yang harus segera ditangani.
Pada semester I tahun ini, faktor-faktor tersebut telah menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami berbagai gejolak yang turut mempengaruhi capaian kinerja kebijakan yang telah dilakukan pemerintah.
Ekonom Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, hasil evaluasi yang dilakukan Indef atas kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan ada sejumlah isu mendasar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah bila ingin perekonomian tetap tumbuh sesuai dengan target yang direncanakan.
“Evaluasi ini dimaksudkan untuk menganalisis capaian-capaian indikator perekonomian pada semester I/2013″," kata Enny Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta, Selasa (2/7/2013).
Adapun hasil evaluasi ekonomi semester I/2013 yang dimaksudkan, pertama berupa tekanan sektor moneter mengalami peningkatan.
"Angka inflasi sudah mulai meninggi dari awal 2013, dan akan kembali meninggi seiring penaikan harga BBM dan semakin dekatnya hari raya Lebaran," sebutnya.
Kedua, peranan stimulus fiskal semakin hilang. Perubahan 2013 tidak menjamin adanya peningkatan kesejahteraan. Yang terjadi justru target penerimaan negara diturunkan, tax ratio turun, defisit keseimbangan primer naik dan kualitas penyerapan belanja rendah.
“Kesemuanya ini berujung pada ruang fiskal yang tetap rendah, sehingga daya stimulasi kebijakan dalam mendorong perekonomian juga rendah,” paparnya.
Ketiga, lanjut dia, hilangnya tradisi surplus pada neraca perdagangan membuat upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan semakin tidak mudah dilakukan.
"Sejauh ini nilai tambah produk-produk ekspor Indonesia masih rendah," sambung dia.
Keempat, peningkatan investasi yang masih didominasi oleh sektor capital intensive dan berbahan baku impor tinggi membuat urgensi untuk menjadikan investasi sebagai lokomotif utama pertumbuhan ekonomi semakin sulit terealisasi.
Kelima, belum berkembangnya industri bahan baku dan industri penunjang di dalam negeri berakibat pada lemahnya keterkaitan antara industri hulu dan hilir, sehingga mendorong besarnya ketergantungan kepada impor bahan baku.
Keenam, di sisi keuangan, peranan pembiayaan perbankan terhadap dunia usaha belum optimal. Secara makro, alokasi kredit perbankan masih tergolong rendah, rasio kredit terhadap PDB baru sekitar 30 persen.
"Meskipun penyaluran kredit secara keseluruhan meningkat, namun masih berkutat pada sektor nontradable, yakni sebesar 75 persen," tandasnya.
Terakhir, implikasi dari berbagai kendala yang menjadi isu mendasar perekonomian Indonesia di atas adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat. Upaya peningkatan kesejahteraan tidak terelasiasi secara nyata, tingkat pengangguran terbuka dan rasio gini (kesenjangan antara yang kaya dan miskin) juga cenderung meningkat.
“Harus diakui bahwa terdapat beberapa faktor fundamental yang harus segera ditangani guna merealisasikan target pembangunan yang sudah ditetapkan,” tutup dia.
Pada semester I tahun ini, faktor-faktor tersebut telah menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami berbagai gejolak yang turut mempengaruhi capaian kinerja kebijakan yang telah dilakukan pemerintah.
Ekonom Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, hasil evaluasi yang dilakukan Indef atas kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan ada sejumlah isu mendasar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah bila ingin perekonomian tetap tumbuh sesuai dengan target yang direncanakan.
“Evaluasi ini dimaksudkan untuk menganalisis capaian-capaian indikator perekonomian pada semester I/2013″," kata Enny Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta, Selasa (2/7/2013).
Adapun hasil evaluasi ekonomi semester I/2013 yang dimaksudkan, pertama berupa tekanan sektor moneter mengalami peningkatan.
"Angka inflasi sudah mulai meninggi dari awal 2013, dan akan kembali meninggi seiring penaikan harga BBM dan semakin dekatnya hari raya Lebaran," sebutnya.
Kedua, peranan stimulus fiskal semakin hilang. Perubahan 2013 tidak menjamin adanya peningkatan kesejahteraan. Yang terjadi justru target penerimaan negara diturunkan, tax ratio turun, defisit keseimbangan primer naik dan kualitas penyerapan belanja rendah.
“Kesemuanya ini berujung pada ruang fiskal yang tetap rendah, sehingga daya stimulasi kebijakan dalam mendorong perekonomian juga rendah,” paparnya.
Ketiga, lanjut dia, hilangnya tradisi surplus pada neraca perdagangan membuat upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan semakin tidak mudah dilakukan.
"Sejauh ini nilai tambah produk-produk ekspor Indonesia masih rendah," sambung dia.
Keempat, peningkatan investasi yang masih didominasi oleh sektor capital intensive dan berbahan baku impor tinggi membuat urgensi untuk menjadikan investasi sebagai lokomotif utama pertumbuhan ekonomi semakin sulit terealisasi.
Kelima, belum berkembangnya industri bahan baku dan industri penunjang di dalam negeri berakibat pada lemahnya keterkaitan antara industri hulu dan hilir, sehingga mendorong besarnya ketergantungan kepada impor bahan baku.
Keenam, di sisi keuangan, peranan pembiayaan perbankan terhadap dunia usaha belum optimal. Secara makro, alokasi kredit perbankan masih tergolong rendah, rasio kredit terhadap PDB baru sekitar 30 persen.
"Meskipun penyaluran kredit secara keseluruhan meningkat, namun masih berkutat pada sektor nontradable, yakni sebesar 75 persen," tandasnya.
Terakhir, implikasi dari berbagai kendala yang menjadi isu mendasar perekonomian Indonesia di atas adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat. Upaya peningkatan kesejahteraan tidak terelasiasi secara nyata, tingkat pengangguran terbuka dan rasio gini (kesenjangan antara yang kaya dan miskin) juga cenderung meningkat.
“Harus diakui bahwa terdapat beberapa faktor fundamental yang harus segera ditangani guna merealisasikan target pembangunan yang sudah ditetapkan,” tutup dia.
(rna)
Lihat Juga :
