Warga miskin Garut sumbang warga miskin lain
Selasa, 02 Juli 2013 - 15:18 WIB
Warga miskin Garut sumbang warga miskin lain
A
A
A
Sindonews.com - Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) mulai dibagikan di sejumlah wilayah Kabupaten Garut. Dana kompensasi sebesar Rp300 ribu ini baru dibagikan di enam kecamatan melalui Kantor Pos masing-masing wilayah.
Pembagian BLSM di Kecamatan Garut Kota, diwarnai aksi saling menyumbang antara warga penerima dengan warga miskin lain yang tidak masuk ke dalam daftar penerima BLSM. Alasannya karena jumlah warga miskin yang ada, lebih banyak bila dibandingkan dengan penerima dana tunai dari pemerintah tersebut.
“Sistemnya didasarkan atas kebijaksanaan dari para penerima. Tidak dipatok berapa besaran uang yang harus disumbangkan,” kata Ketua RW 08 Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, Engkun Kurnia, saat ditemui di Kantor Pos Cabang Garut, Selasa (2/7/2013).
Jumlah warga penerima BLSM di RW 08 pada 2013 ini, sebut Engkun, hanya sebanyak 23 kepala keluarga (KK) dari jumlah total warga miskin sekitar 60 KK. Menurut Engkun, 60 KK tersebut pernah menerima dana dari program yang sama di 2008 lalu.
“Dulu, semua warga miskin di RW kami pernah dapat dana serupa. Tapi karena saat ini hanya sebagian, barulah muncul inisiatif untuk saling menyumbang,” tuturnya.
Engkun sendiri tidak mengetahui persis penjelasan dari pengurangan kuota penerima BLSM di wilayahnya. Sebab, data penerima telah ditentukan langsung dari pemerintah.
“Saya tidak tahu dasarnya seperti apa. Saya sendiri tidak pernah merasa dimintai keterangan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) saat mereka melakukan pendataan. Tahu-tahu, saya hanya menerima informasi bahwa jumlah warga miskin di RW saya yang masuk BLSM hanya berjumlah 23 KK,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua RT 01 RW 03 Kampung Tarogong Tengah, Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Jaja Suryana mengeluhkan berkurangnya jumlah warga miskin penerima BLSM. Menurut dia, jumlah warga miskin yang benar-benar membutuhkan di wilayahnya sebanyak lima KK.
“Namun yang tercatat sebagai penerima hanya satu KK saja. Memang, pembagian jatah untuk warga di wilayah kami belum dimulai. Tapi data penerima BLSM ini sangat tidak dimengerti. Jadi, apa sebenarnya kriteria agar warga bisa mendapatkan dana itu,” katanya.
Jaja pun berencana akan mendatangi kantor desa dan BPS untuk mempertanyakan masalah sedikitnya jumlah warga penerima BLSM.
Di tempat terpisah, Bupati Garut Agus Hamdani mengatakan, dana pengganti dari Pemkab Garut untuk warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima BLSM masih belum bisa dipastikan.
“Kita lihat dulu anggarannya. Kalau memang memungkinkan, kenapa tidak. Lagipula hal ini belum diajukan. Nanti kalau sudah ada pengajuan, kita lihat di anggaran perubahan seperti apa. Setelah itu, kita hitung berapa jumlah penerima dana BLSM dari pusat, dan berapa jumlah yang harus kita bantu untuk warga,” tukasnya.
Di wilayah Garut, BLSM belum dibagikan secara menyeluruh di 42 kecamatan. Pembagian BLSM sendiri setidaknya hanya dilakukan di Garut Kota, Samarang, Cikajang, Kadungora, Bayongbong, dan Pameungpeuk.
Pembagian BLSM di Kecamatan Garut Kota, diwarnai aksi saling menyumbang antara warga penerima dengan warga miskin lain yang tidak masuk ke dalam daftar penerima BLSM. Alasannya karena jumlah warga miskin yang ada, lebih banyak bila dibandingkan dengan penerima dana tunai dari pemerintah tersebut.
“Sistemnya didasarkan atas kebijaksanaan dari para penerima. Tidak dipatok berapa besaran uang yang harus disumbangkan,” kata Ketua RW 08 Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, Engkun Kurnia, saat ditemui di Kantor Pos Cabang Garut, Selasa (2/7/2013).
Jumlah warga penerima BLSM di RW 08 pada 2013 ini, sebut Engkun, hanya sebanyak 23 kepala keluarga (KK) dari jumlah total warga miskin sekitar 60 KK. Menurut Engkun, 60 KK tersebut pernah menerima dana dari program yang sama di 2008 lalu.
“Dulu, semua warga miskin di RW kami pernah dapat dana serupa. Tapi karena saat ini hanya sebagian, barulah muncul inisiatif untuk saling menyumbang,” tuturnya.
Engkun sendiri tidak mengetahui persis penjelasan dari pengurangan kuota penerima BLSM di wilayahnya. Sebab, data penerima telah ditentukan langsung dari pemerintah.
“Saya tidak tahu dasarnya seperti apa. Saya sendiri tidak pernah merasa dimintai keterangan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) saat mereka melakukan pendataan. Tahu-tahu, saya hanya menerima informasi bahwa jumlah warga miskin di RW saya yang masuk BLSM hanya berjumlah 23 KK,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua RT 01 RW 03 Kampung Tarogong Tengah, Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Jaja Suryana mengeluhkan berkurangnya jumlah warga miskin penerima BLSM. Menurut dia, jumlah warga miskin yang benar-benar membutuhkan di wilayahnya sebanyak lima KK.
“Namun yang tercatat sebagai penerima hanya satu KK saja. Memang, pembagian jatah untuk warga di wilayah kami belum dimulai. Tapi data penerima BLSM ini sangat tidak dimengerti. Jadi, apa sebenarnya kriteria agar warga bisa mendapatkan dana itu,” katanya.
Jaja pun berencana akan mendatangi kantor desa dan BPS untuk mempertanyakan masalah sedikitnya jumlah warga penerima BLSM.
Di tempat terpisah, Bupati Garut Agus Hamdani mengatakan, dana pengganti dari Pemkab Garut untuk warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima BLSM masih belum bisa dipastikan.
“Kita lihat dulu anggarannya. Kalau memang memungkinkan, kenapa tidak. Lagipula hal ini belum diajukan. Nanti kalau sudah ada pengajuan, kita lihat di anggaran perubahan seperti apa. Setelah itu, kita hitung berapa jumlah penerima dana BLSM dari pusat, dan berapa jumlah yang harus kita bantu untuk warga,” tukasnya.
Di wilayah Garut, BLSM belum dibagikan secara menyeluruh di 42 kecamatan. Pembagian BLSM sendiri setidaknya hanya dilakukan di Garut Kota, Samarang, Cikajang, Kadungora, Bayongbong, dan Pameungpeuk.
(gpr)
