IMF-Yunani harapkan kesepakatan penyelamatan utang

Sindonews.com - Yunani dan kreditor internasional berharap mencapai kesepakatan hari ini dalam reformasi, termasuk PHK ribuan staf pemerintah (PNS). Langkah itu dibutuhkan negara yang sarat utang tersebut untuk membuka bantuan lanjutan senilai 8,1 miliar euro (USD10,4 miliar).

"Kami telah membuat kemajuan substansial," kata Poul Thomsen, perwakilan Dana Moneter Internasional (IMF), seperti dilansir dari AFP, Senin (8/7/2013).

"Saya harap kami akan mencapai kesepakatan pada hari Senin (waktu setempat) sebelum pertemuan kelompok Euro," tambahnya.

Menteri Keuangan Yunani, Yannis Stournaras juga optimis akan mencapai kesepakatan. Yunani perlu mendatangi kesepakatan dengan troika dari kreditor internasional - IMF, Uni Eropa dan Bank Sentral Eropa - sebelum para menteri keuangan zona euro bertemu untuk memutuskan apakah blok itu harus melepaskan angsuran menyelamatkan dana berikutnya, senilai 6,3 miliar euro.

Perundingan maraton yang dimulai bulan lalu sekarang akan pindah dari Athena ke Brussels sampai awal pertemuan kelompok Euro. "Para menteri dan troika akan berangkat ke Brussels pada 14.00 GMT hari ini dan pembicaraan akan berlanjut di pesawat," kata sumber kementerian keuangan.

Dana diperlukan, karena Yunani harus menebus utang tiga bulan dan enam bulan senilai 6,6 miliar uero pada pertengahan Agustus mendatang.

Menteri Keuangan Perancis, Pierre Moscovici juga yakin kesepakatan akan muncul guna melepaskan dana penyelamatan berikutnya.

"Saya yakin, bahwa kita dapat mencapai pemahaman bersama dengan Yunani, kesepakatan mengenai pembiayaan program," kata Moscovici di sela-sela pertemuan ekonomi.

Yunani juga harus memindahkan 25.000 PNS dari birokrasi. Termasuk sekitar 2.000 guru, yang diusulkan Athena pindah ke layanan lain.
Sebanyak 3.500 polisi juga akan dimasukkan dalam kekuatan nasional, sehingga memicu penentangan keras dari staf pemerintah daerah.

"Negosiasi disebut menghasilkan langkah-langkah baru untuk PHK, penutupan sekolah dan rumah sakit, serta kenaikan pajak dan pemotongan upah," kata partai oposisi utama Syriza Yunani.

Polisi setempat melakukan mogok sampai Selasa atas pemindahan mereka, yang dituduh inkonstitusional. "Sekarang, bahkan staf permanen dipecat," kata kepala serikat kota Athena, Vassilis Polymeropoulos, mengutip spekulasi bahwa hingga 30 persen dari Satpol PP akan dipecat.

Pemotongan terbaru akan ditetapkan dalam Undang-undang baru yang diajukan di parlemen pada Selasa (9/7/2013) waktu setempat. Sejak 2010, Uni Eropa dan IMF telah memberikan total bantuan pinjaman 240 miliar euro. Sebagai gantinya, Yunani sepakat melakukan serangkaian reformasi termasuk komitmen meningkatkan pendapatan dengan pembongkaran aset negara.