Semrawut, distribusi BBM Karimunjawa ditata ulang

Sindonews.com - Proses distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) “jatah” Kepulauan Karimunjawa turut wilayah Kabupaten Jepara hingga kini masih berjalan semrawut. Perlu penataan ulang mulai dari hulu hingga hilir, agar sekitar 10 ribu warga kepulauan yang ada di Laut Jawa tersebut dapat menikmati BBM layaknya warga lain yang tinggal di daratan Jepara.

Wakil Bupati Jepara, Subroto mengatakan, saat ini sistem distribusi BBM ke Karimunjawa memang masih belum tertib. Padahal tiap bulan, jatah BBM Karimunjawa mencapai 150 ribu liter.

Menurut Subroto, ada sejumlah persoalan terkait distribusi tersebut, mulai dari armada pengangkut, harga eceran tertinggi (HET), pihak penyalur BBM, rekomendasi dinas terkait dan lain sebagainya.

Untuk armada pengangkut misalnya, hingga kini belum ada kapal sesuai standar yang diperuntukkan khusus untuk mengangkut BBM tersebut. Akibatnya hingga saat ini, BBM masih diangkut dengan kapal-kapal milik nelayan. Selain itu, urusan harga juga menjadi persoalan tersendiri.

Subroto mencontohkan harga solar sebelum kenaikan BBM. Jika di daratan Jepara, harga satu liter solar masih Rp4.500. Namun jika sudah sampai Karimunjawa maka harga per liternya bisa mencapai Rp7.000.

Persoalan juga muncul terkait pihak yang mendistribusikan BBM tersebut. Sebab selain untuk kepentingan operasional kendaraan masyarakat, ternyata BBM tersebut juga ada yang diperuntukkan untuk bahan bakar perahu atau kapal milik nelayan.

“Padahal kalau untuk nelayan mestinya BBM diambil di SPBN, bukan SPBU. Makanya hingga kini Ditpolair Polda masih menahan drum BBM Karimunjawa yang dibeli dari SPBU, karena memang bukan peruntukannya,” kata Subroto, di Jepara, Selasa (9/7/2013).

Terkait persoalan ini, kata Subroto, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan berbagai pihak terkait, mulai dari aparat kepolisian, TNI dan lain sebagainya pada Rabu (10/7/2013). Lewat pertemuan tersebut diharapkan ada solusi alternatif yang bisa diterima semua pihak. Tak kalah pentingnya, praktek tak bertanggungjawab yang dilakukan pihak-pihak tertentu juga bisa dihilangkan usai pertemuan tersebut.

“Akan kita kupas semua. Soal harga misalnya nanti harus ada semacam HET. Jadi nanti harga BBM di Karimunjawa tidak beda jauh dengan daratan Jepara. Tentu saja, keputusan itu juga dengan mempertimbangkan berbagai hal misalnya biaya angkut dan lain sebagainya,” jelasnya.

Seperti diketahui, puluhan drum BBM berisi ratusan liter solar dan premium jatah Karimunjawa baru-baru ini ditahan oleh Ditpolair Polda Jateng. Alasannya nahkoda kapal pengangkut tidak mengantongi surat kecakapan kapal (SKK) dan BBM yang diangkut juga tidak dilampiri surat rekomendasi dari Disperindag maupun Dislutkan Jepara.