Pemerintah diminta pantau elpiji saat Ramadan
Selasa, 09 Juli 2013 - 18:04 WIB
Pemerintah diminta pantau elpiji saat Ramadan
A
A
A
Sindonews.com – Anggota DPR RI Komisi VII meminta pemerintah serius dalam memastikan ketersediaan dan juga harga elpiji di pasaran, seiring dengan datangnya bulan suci Ramadan.
Anggota DPR RI Komisi VII Rofi Munawar mengatakan jelang Ramadan kelangkaan dan melonjaknya harga elpiji masih terjadi di berbagai daerah, beragam upaya yang telah dilakukan pemerintah selama ini tidak terlalu efektif hampir satu semester ini. Di sisi lain kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjadi alasan distributor untuk menaikan harga elpiji secara sepihak untuk konsumen.
“Kami meminta agar pemerintah serius dalam memastikan harga elpiji di tingkat eceran tidak ada penyelewengan. Selama ini konsumen menjadi pihak yang lemah dan dirugikan, kenaikan elpiji resminya tidak terjadi namun di banyak distributor mengalami kenaikan dengan alasan biaya transportasi dan distribusi yang naik juga,” kata Rofi dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (9/7/2013).
Berdasarkan data yang diperolehnya pada Minggu (7/7) lalu, harga elpiji 3 kg di wilayah Cianjur selatan mencapai Rp20.000 per tabung, tentu saja kenaikan harga elpiji tersebut dikeluhkan warga. Kemudian di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng), harga isi ulang gas elpiji jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp16.000. Harga isi ulang gas elpiji di dua kota tersebut juga mencapai Rp20.000.
“Pemerinta harus mampu menstabilkan harga elpiji yang sudah cukup lama berfluktuasi di masyarakat. Ketidakpastian pasokan dan kenaikan harga bagi masyarakat akan sangat mempengaruhi struktur konsumsi masyarakat di tengah beragam kenaikan harga kebutuhan pokok,” tegasnya.
Kemudian kepada distribitor maupun agen, kata dia, seharusnya tetap mendukung kebijakan resmi yang telah dikeluarkan pemerintah sebelum ada kebijakan baru terkait kenaikan biaya transportasi. Dia meminta pemerintah maupun PT Pertamina harus bertindak tegas terhadap segala bentuk penyelewengan baik dalam harga maupun pasokan yang diluar ketentuan oleh para pengusaha mauapun pengecer.
“Empati kita harus nampak dalam merumuskan tata niaga elpiji ini, mengingat konsumsi terbesar elpiji 12 kg dan 3 Kg ada di lapisan bawah. Karenanya pemerintah, pemda dan pengusaha swasta nasional harus berkoordinasi untuk memastikan distribusi yang tetap berpihak kepada masyarakat luas,” tandasnya.
Anggota DPR RI Komisi VII Rofi Munawar mengatakan jelang Ramadan kelangkaan dan melonjaknya harga elpiji masih terjadi di berbagai daerah, beragam upaya yang telah dilakukan pemerintah selama ini tidak terlalu efektif hampir satu semester ini. Di sisi lain kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjadi alasan distributor untuk menaikan harga elpiji secara sepihak untuk konsumen.
“Kami meminta agar pemerintah serius dalam memastikan harga elpiji di tingkat eceran tidak ada penyelewengan. Selama ini konsumen menjadi pihak yang lemah dan dirugikan, kenaikan elpiji resminya tidak terjadi namun di banyak distributor mengalami kenaikan dengan alasan biaya transportasi dan distribusi yang naik juga,” kata Rofi dalam rilisnya di Jakarta, Selasa (9/7/2013).
Berdasarkan data yang diperolehnya pada Minggu (7/7) lalu, harga elpiji 3 kg di wilayah Cianjur selatan mencapai Rp20.000 per tabung, tentu saja kenaikan harga elpiji tersebut dikeluhkan warga. Kemudian di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng), harga isi ulang gas elpiji jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp16.000. Harga isi ulang gas elpiji di dua kota tersebut juga mencapai Rp20.000.
“Pemerinta harus mampu menstabilkan harga elpiji yang sudah cukup lama berfluktuasi di masyarakat. Ketidakpastian pasokan dan kenaikan harga bagi masyarakat akan sangat mempengaruhi struktur konsumsi masyarakat di tengah beragam kenaikan harga kebutuhan pokok,” tegasnya.
Kemudian kepada distribitor maupun agen, kata dia, seharusnya tetap mendukung kebijakan resmi yang telah dikeluarkan pemerintah sebelum ada kebijakan baru terkait kenaikan biaya transportasi. Dia meminta pemerintah maupun PT Pertamina harus bertindak tegas terhadap segala bentuk penyelewengan baik dalam harga maupun pasokan yang diluar ketentuan oleh para pengusaha mauapun pengecer.
“Empati kita harus nampak dalam merumuskan tata niaga elpiji ini, mengingat konsumsi terbesar elpiji 12 kg dan 3 Kg ada di lapisan bawah. Karenanya pemerintah, pemda dan pengusaha swasta nasional harus berkoordinasi untuk memastikan distribusi yang tetap berpihak kepada masyarakat luas,” tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
