Pemerintah klaim penyaluran BLSM sesuai jalur
Jum'at, 12 Juli 2013 - 14:03 WIB
Pemerintah klaim penyaluran BLSM sesuai jalur
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah akan tetap Menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada tahap kedua. Meskipun penyaluran BLSM tahap I banyak bermasalah.
Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Aljufri mengatakan, pemerintah sudah on the track dalam melaksanakan penyaluran BLSM. Saat ini pendataan dalam memvalidasi penerima BLSM yang tepat sasaran sudah semakin baik.
Hal ini akan dievalusi secara berkala dan peningkatan agar masyarakat miskin dapat lebih mudah mendapatkan BLSM.
"Kita inginkan kedepannya tidak usah mengantre tetapi uang dari BLSM dan kompensasi lainya langsung masuk ke rekening," ujarnya saat ditemui di Rakornas Pelaksanaan BLSM 2013 di Jakarta, Jumat (12/7/2013).
Menurutnya, data akan terus diperbaiki karena setiap tahun dipastikan akan berubah. Demikian dengan status sosial masyarakat yang juga tidak dapat diperkirakan. Misalnya meninggal, pindah alamat dan status ekonomi yang sebelumnya miskin sekarang sudah mampu atau sebaliknya. Bahkan yang menjadi rentan miskin.
Permasalahan data tersebut, lanjut Salim, bagaimana kepala dinas kabupaten memanfaatkan KPS menjadi rujukan dalam permasalahan kemiskinan.
"Anggaran untuk BPS itu tiga tahun sekali, tetapi kita mampu untuk memperbaiki khusunya data yang akurat. Menunda pemberian BLSM didaerah merupakan menjadi tidak sehat," kata dia.
Banyak daerah yang menunda pemberian BLSM untuk disalurkan bukan karena menolak bantuan yang diberikan pemerintah. Melainkan selektif dan mencocokan data masyarakat miskin di daerahnya dengan BPS yang berlaku.
Berdasarkan data yang dimiliki Kemensos, jumlah daerah yang sempat menahan BLSM ada sekitar 80-1 juta daerah. Namun hal tersebut berkurang setengahnya.
Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Aljufri mengatakan, pemerintah sudah on the track dalam melaksanakan penyaluran BLSM. Saat ini pendataan dalam memvalidasi penerima BLSM yang tepat sasaran sudah semakin baik.
Hal ini akan dievalusi secara berkala dan peningkatan agar masyarakat miskin dapat lebih mudah mendapatkan BLSM.
"Kita inginkan kedepannya tidak usah mengantre tetapi uang dari BLSM dan kompensasi lainya langsung masuk ke rekening," ujarnya saat ditemui di Rakornas Pelaksanaan BLSM 2013 di Jakarta, Jumat (12/7/2013).
Menurutnya, data akan terus diperbaiki karena setiap tahun dipastikan akan berubah. Demikian dengan status sosial masyarakat yang juga tidak dapat diperkirakan. Misalnya meninggal, pindah alamat dan status ekonomi yang sebelumnya miskin sekarang sudah mampu atau sebaliknya. Bahkan yang menjadi rentan miskin.
Permasalahan data tersebut, lanjut Salim, bagaimana kepala dinas kabupaten memanfaatkan KPS menjadi rujukan dalam permasalahan kemiskinan.
"Anggaran untuk BPS itu tiga tahun sekali, tetapi kita mampu untuk memperbaiki khusunya data yang akurat. Menunda pemberian BLSM didaerah merupakan menjadi tidak sehat," kata dia.
Banyak daerah yang menunda pemberian BLSM untuk disalurkan bukan karena menolak bantuan yang diberikan pemerintah. Melainkan selektif dan mencocokan data masyarakat miskin di daerahnya dengan BPS yang berlaku.
Berdasarkan data yang dimiliki Kemensos, jumlah daerah yang sempat menahan BLSM ada sekitar 80-1 juta daerah. Namun hal tersebut berkurang setengahnya.
(izz)
