G20 bahas rencana aksi pemberantasan masalah pajak

Sindonews.com - Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mendorong negara G20 melakukan tindakan berani dalam membantu pemerintah yang kekurangan keuangan menindak penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan besar.

Kelompok G20, yang terdiri atas negara-negara berkembang dan maju telah meminta OECD datang dengan rencana aksinya, setelah menyetujui pembahasan masalah pajak.

OECD mengatakan, pemerintah harus bekerja untuk membawa sistem regulasi pajak mereka ke dalam harmonisasi yang lebih besar untuk mencegah investor besar menyimpan uang dalam jumlah besar terhindar dari pajak.

"Standar internasional baru harus dirancang untuk menjamin koherensi pajak penghasilan badan di tingkat internasional. Langkah berani dari para pembuat kebijakan diperlukan untuk mencegah masalah memburuk," kata OECD, seperti dilansir dari AFP, Jumat (19/7/2013).

Para menteri keuangan dan kepala bank sentral negara G20 bertemu di Moskow pada hari Jumat dan Sabtu waktu setempat, diharapkan akan membuat pernyataan yang kuat dan terpadu pada penghindaran pajak dalam komunike akhir mereka.

Tindakan yang diusulkan OECD termasuk mengharuskan wajib pajak mengungkapkan pengaturan perencanaan pajak agresif mereka kepada otoritas fiskal, serta membuat mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

Penghindaran pajak adalah salah satu agenda utama yang dibahas dalam KTT G20 Moskow, yang akan dibawa pada pertemuan puncak di Saint Petersburg, September mendatang.