OECD siapkan 15 tindakan masalah pajak perusahaan
Sabtu, 20 Juli 2013 - 12:55 WIB
OECD siapkan 15 tindakan masalah pajak perusahaan
A
A
A
Sindonews.com - Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) telah menyiapkan rencana aksi (action plan) dalam membantu kelompok G20 memberantas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional.
Kelompok G20 dari negara-negara berkembang dan maju - termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, China dan Rusia - telah meminta OECD datang dengan rencana aksi yang telah disepakati sebagai agenda utama dalam KTT dua hari G20 di Moskow, Rusia.
"(Rencana) menetapkan 15 tindakan yang akan menghasilkan perubahan yang paling mendasar dalam sistem pajak sejak tahun 1920-an," kata Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria, seperti dilansir dari AFP, Sabtu (20/7/2013).
"Kita harus mengatasi ini sehingga perusahaan multinasional membayar kewajiban mereka," tambahnya.
Proposal berusaha mengakhiri upaya perusahaan multinasional untuk mendapatkan keuntungan dari perjanjian pajak antar-negara, yang akhirnya membayar retribusi sangat sedikit atau bahkan nol pajak.
Rencana utama - Jerman, Inggris, Perancis dan Rusia - ingin diadopsi seluruh G20 dan dilaksanakan dalam waktu dua tahun.
"Beberapa perusahaan besar berhasil memiliki tiga atau empat persen dari seluruh pajak dunia," ujar Menteri Keuangan Perancis, Pierre Moscovici.
Sementara Menteri Keuangan Inggris, George Osborne mengatakan, rencana OECD menunjukkan langkah maju yang besar. "Pesan ini jelas - orang dan perusahaan harus membayar pajak yang jatuh tempo," tegas Osborne.
Namun, ada keraguan tentang komitmen Moskow untuk masalah ini, mengingat banyak perusahaan Rusia terdaftar di luar negeri menghindari pajak, sebuah praktik yang disorot tajam dalam kasus di Siprus.
Tapi, Osborne menyatakan Moskow sepenuhnya terlibat dalam rencana ini. "Presiden Rusia telah mengambil masalah ini, ada komitmen jelas mendukung agenda ini," katanya.
Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov menyebutkan langkah-langkah yang diadopsi seluruh G20 sangat penting. "Menerapkan langkah-langkah ini di satu negara atau hanya kelompok akan membuahkan hasil," tandasnya.
Kelompok G20 dari negara-negara berkembang dan maju - termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, China dan Rusia - telah meminta OECD datang dengan rencana aksi yang telah disepakati sebagai agenda utama dalam KTT dua hari G20 di Moskow, Rusia.
"(Rencana) menetapkan 15 tindakan yang akan menghasilkan perubahan yang paling mendasar dalam sistem pajak sejak tahun 1920-an," kata Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria, seperti dilansir dari AFP, Sabtu (20/7/2013).
"Kita harus mengatasi ini sehingga perusahaan multinasional membayar kewajiban mereka," tambahnya.
Proposal berusaha mengakhiri upaya perusahaan multinasional untuk mendapatkan keuntungan dari perjanjian pajak antar-negara, yang akhirnya membayar retribusi sangat sedikit atau bahkan nol pajak.
Rencana utama - Jerman, Inggris, Perancis dan Rusia - ingin diadopsi seluruh G20 dan dilaksanakan dalam waktu dua tahun.
"Beberapa perusahaan besar berhasil memiliki tiga atau empat persen dari seluruh pajak dunia," ujar Menteri Keuangan Perancis, Pierre Moscovici.
Sementara Menteri Keuangan Inggris, George Osborne mengatakan, rencana OECD menunjukkan langkah maju yang besar. "Pesan ini jelas - orang dan perusahaan harus membayar pajak yang jatuh tempo," tegas Osborne.
Namun, ada keraguan tentang komitmen Moskow untuk masalah ini, mengingat banyak perusahaan Rusia terdaftar di luar negeri menghindari pajak, sebuah praktik yang disorot tajam dalam kasus di Siprus.
Tapi, Osborne menyatakan Moskow sepenuhnya terlibat dalam rencana ini. "Presiden Rusia telah mengambil masalah ini, ada komitmen jelas mendukung agenda ini," katanya.
Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov menyebutkan langkah-langkah yang diadopsi seluruh G20 sangat penting. "Menerapkan langkah-langkah ini di satu negara atau hanya kelompok akan membuahkan hasil," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
