Pemerintah dan pebisnis harus bikin iklim ekonomi kondusif
Senin, 22 Juli 2013 - 17:01 WIB
Pemerintah dan pebisnis harus bikin iklim ekonomi kondusif
A
A
A
Sindonews.com - Turunnya keyakinan masyarakat terhadap pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II untuk bidang pemulihan ekonomi dipandang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Pemerintah bersama pelaku bisnis nasional harus menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Hal ini berkenaan dengan hasil survei harian Kompas yang menunjukkan indeks keyakinan responden untuk pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah berada di bawah 40 persen.
"Ini harus menjadi perhatian pemerintah, karena dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian nasional sangat besar," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur dalam rilisnya, Senin (22/7/2013).
Indonesia Incorporated, kata dia, diperlukan untuk mempercepat revitalisasi ekonomi untuk kepentingan nasional. Pihaknya yakin, di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angka tersebut masih bisa dinaikkan. Aasalkan pemerintah bisa mengenyampingkan egoisme sektoral di kementerian teknis di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Pemerintah harusnya bisa bersinergi dengan dunia usaha nasional, meninjau regulasi mana saja yang menghambat dan memberatkan pergerakan ekonomi dan bisnis. Karena ekonomi bisnis selalu bergerak cepat. Di lain pihak, revitalisasi kebijakan di kementerian teknis terkadang justru menghambat ekonomi dan bisnis," kata Natsir.
Selama ini, rekomendasi dunia usaha lambat diapresiasi kementerian teknis dan cenderung abai terhadap masukan-masukan yang diberikan. "Kan sayang kalau begini pengusaha inginnya jalan cepat, tapi lementeriannya lambat merespon. Sehingga pelaku usaha perlu menunggu lama untuk merealisasikan bisnisnya," kata dia.
Natsir mengatakan, pertemuan koordinasi antara Menko Perekonomiaan Hatta Rajasa dan pengusaha dua bulan sekali perlu dipercepat menjadi sebulan sekali, atau dibentuk komite AD HOC pemerintaah-dunia usaha untuk mempercepat revitalisasi ekonomi nasional.
Pemerintah bersama pelaku bisnis nasional harus menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Hal ini berkenaan dengan hasil survei harian Kompas yang menunjukkan indeks keyakinan responden untuk pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah berada di bawah 40 persen.
"Ini harus menjadi perhatian pemerintah, karena dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian nasional sangat besar," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur dalam rilisnya, Senin (22/7/2013).
Indonesia Incorporated, kata dia, diperlukan untuk mempercepat revitalisasi ekonomi untuk kepentingan nasional. Pihaknya yakin, di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angka tersebut masih bisa dinaikkan. Aasalkan pemerintah bisa mengenyampingkan egoisme sektoral di kementerian teknis di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Pemerintah harusnya bisa bersinergi dengan dunia usaha nasional, meninjau regulasi mana saja yang menghambat dan memberatkan pergerakan ekonomi dan bisnis. Karena ekonomi bisnis selalu bergerak cepat. Di lain pihak, revitalisasi kebijakan di kementerian teknis terkadang justru menghambat ekonomi dan bisnis," kata Natsir.
Selama ini, rekomendasi dunia usaha lambat diapresiasi kementerian teknis dan cenderung abai terhadap masukan-masukan yang diberikan. "Kan sayang kalau begini pengusaha inginnya jalan cepat, tapi lementeriannya lambat merespon. Sehingga pelaku usaha perlu menunggu lama untuk merealisasikan bisnisnya," kata dia.
Natsir mengatakan, pertemuan koordinasi antara Menko Perekonomiaan Hatta Rajasa dan pengusaha dua bulan sekali perlu dipercepat menjadi sebulan sekali, atau dibentuk komite AD HOC pemerintaah-dunia usaha untuk mempercepat revitalisasi ekonomi nasional.
(izz)
Lihat Juga :
