Kejar WTP, Kulonprogo siapkan sensus aset
Senin, 29 Juli 2013 - 16:43 WIB
Kejar WTP, Kulonprogo siapkan sensus aset
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo sepertinya jengah karena selalu gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
Karena itu, Pemkab pun berencna menggelar sensus aset untuk mengejar opini WTP. Kasi Penilaian dan Optimalisasi Kekayaan Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kulonprogo, Suyadi mengatakan, sensus aset akan dilaksanakan pada September. Sensus ini bertujuan untuk mencocokan data secara faktual.
"Problem utama kita memang di aset. Kami ingin mencocokan data secara faktual. Misalkan barang sudah rusak, maka statusnya bisa dihapuskan. Kalau jumlah barangnya lebih banyak, maka bisa ditambahkan di dokumen," kata Suyadi, Senin (29/7/2013).
Dia mengatakan, persoalan aset di Kulonprogo adalah data dalam dokumen tidak pernah dicocokan secara faktual. Sehingga saat petugas penanggung jawab aset mutasi, petugas yang baru tidak mengetahui secara pasti kondisi fisik aset.
Menurutnya, sensus lima tahunan ini akan melibatkan hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dia memperkirakan, seluruh data aset sudah lengkap pada akhir tahun, sebelum pemeriksaan BPK.
"Kami sudah melakukan prasensus di Dinas Pendidikan karena ada 300-an sekolah yang harus kami cocokkan," terangnya.
Dia menambahkan, sensus aset di Sekolah Dasar (SD) cukup merepotkan karena di tingkat itu belum ada petugas khusus. Sedangkan untuk satuan pendidikan lainnya, sudah dilengkapi petugas khusus yang melakukan pendataan aset.
Karena itu, Pemkab pun berencna menggelar sensus aset untuk mengejar opini WTP. Kasi Penilaian dan Optimalisasi Kekayaan Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kulonprogo, Suyadi mengatakan, sensus aset akan dilaksanakan pada September. Sensus ini bertujuan untuk mencocokan data secara faktual.
"Problem utama kita memang di aset. Kami ingin mencocokan data secara faktual. Misalkan barang sudah rusak, maka statusnya bisa dihapuskan. Kalau jumlah barangnya lebih banyak, maka bisa ditambahkan di dokumen," kata Suyadi, Senin (29/7/2013).
Dia mengatakan, persoalan aset di Kulonprogo adalah data dalam dokumen tidak pernah dicocokan secara faktual. Sehingga saat petugas penanggung jawab aset mutasi, petugas yang baru tidak mengetahui secara pasti kondisi fisik aset.
Menurutnya, sensus lima tahunan ini akan melibatkan hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dia memperkirakan, seluruh data aset sudah lengkap pada akhir tahun, sebelum pemeriksaan BPK.
"Kami sudah melakukan prasensus di Dinas Pendidikan karena ada 300-an sekolah yang harus kami cocokkan," terangnya.
Dia menambahkan, sensus aset di Sekolah Dasar (SD) cukup merepotkan karena di tingkat itu belum ada petugas khusus. Sedangkan untuk satuan pendidikan lainnya, sudah dilengkapi petugas khusus yang melakukan pendataan aset.
(izz)
Lihat Juga :
