Kadin minta KPPU bongkar kartel komoditas pangan
Selasa, 13 Agustus 2013 - 15:15 WIB
Kadin minta KPPU bongkar kartel komoditas pangan
A
A
A
Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar tidak luntur terhadap temuan hasil persekongkolan atas kartel bawang putih dan berharap agar dapat dikembangkan untuk komoditas lainnya, seperti gula komsumsi dan rafinasi, hortikultura, daging sapi dan ayam.
“Kami menaruh harapan kepada KPPU karena lembaga ini satu-satunya di republik Indonesia yang dapat membongkar praktik kecurangan bisnis, dan dunia usaha mendukung KPPU, saya lihat kinerja KPPU 5 tahun terakhir sangat baik,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur di Jakarta, Selasa (13/8/2013).
Pihaknya juga meminta kepada Mendag, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dan Kepala Badan Karantina Kementan agar memberikan ruang yang lebih besar kepada KPPU supaya pelaku persekongkolan kartel bawang putih dapat segera terbukti.
Menurut Natsir, tata niaga komoditas perlu ditinjau ulang karena tidak seimbangnya antara supplay dan demand, sehingga rentan dengan spekulasi dan kartel.
“Perlu ditata ulang manajemen pangan nasional mulai dari produksi, distribusi, dan perdagangannya,” harapnya.
Logistik pangan, tambah dia, juga perlu ada di setiap daerah dan pemerintah pusat jangan hanya memberikan tugas monitoring saja, akan tetapi memberikan kekuasaan untuk pengadaan pangannya diatur oleh pemerintah daerah.
“Sudah saatnya kebijakan semacam ini dibagi ke daerah, toh pemda juga kan pemerintah,” tandas Natsir.
“Kami menaruh harapan kepada KPPU karena lembaga ini satu-satunya di republik Indonesia yang dapat membongkar praktik kecurangan bisnis, dan dunia usaha mendukung KPPU, saya lihat kinerja KPPU 5 tahun terakhir sangat baik,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur di Jakarta, Selasa (13/8/2013).
Pihaknya juga meminta kepada Mendag, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dan Kepala Badan Karantina Kementan agar memberikan ruang yang lebih besar kepada KPPU supaya pelaku persekongkolan kartel bawang putih dapat segera terbukti.
Menurut Natsir, tata niaga komoditas perlu ditinjau ulang karena tidak seimbangnya antara supplay dan demand, sehingga rentan dengan spekulasi dan kartel.
“Perlu ditata ulang manajemen pangan nasional mulai dari produksi, distribusi, dan perdagangannya,” harapnya.
Logistik pangan, tambah dia, juga perlu ada di setiap daerah dan pemerintah pusat jangan hanya memberikan tugas monitoring saja, akan tetapi memberikan kekuasaan untuk pengadaan pangannya diatur oleh pemerintah daerah.
“Sudah saatnya kebijakan semacam ini dibagi ke daerah, toh pemda juga kan pemerintah,” tandas Natsir.
(gpr)
