Gerindra tuding pemerintah tidak menyejahterakan rakyat
Selasa, 20 Agustus 2013 - 13:11 WIB
Gerindra tuding pemerintah tidak menyejahterakan rakyat
A
A
A
Sindonews.com - Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Sumarjati Arjoso menyebut cita-cita mewujudkan ekonomi makmur yang menyejahterakan masyarakat masih sulit tercapai. Bahkan dia menuding pemerintahan sekarang berbau neo-liberal yang tidak menyejahterakan masyarakat.
"Pemerintahan neo-liberal tidak akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8/2013).
Sumarjati mengimbau pemerintah agar tidak usah memasang target pertumbuhan terlalu tinggi sampai 6,4 persen di RAPBN 2014. Bahkan Gerindra meminta pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi pada 2014 sebesar 5,5 sampai 5,7 persen karena lebih realistis.
"Penajaman ini sesuai dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi periode pertama Presiden (2004-2009) sebesar 5,6 persen. Sedangkan rata-rata periode kedua 5,9 persen," tegasnya.
Dia juga menyebut angka inflasi RAPBN 2014 masih terlalu rendah karena dipercaya masa kampanye malah akan membuat harga-harga akan naik. "Inflasi 2014 bisa mencapai 5 sampai 6 persen karena belanja dana kampanye dimana-mana sehingga harga-harga akan naik," lanjutnya.
Sumarjati juga merasa asumsi nilai tukar rupiah pada 2014 terlalu rendah dan sebaiknya dipatok di angka Rp9.900 sampai Rp10.000 per dolar. "Angka Rp9.750 per dolar terlalu rendah, bisa Rp9.900 sampai Rp10.000 per dolar pada 2014," tuturnya.
Sedangkan defisit yang cenderung kecil 1,49 persen pada 2014 hanya akan mendorong inefisiensi. "Apalagi digabung utang luar negeri," pungkasnya.
"Pemerintahan neo-liberal tidak akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8/2013).
Sumarjati mengimbau pemerintah agar tidak usah memasang target pertumbuhan terlalu tinggi sampai 6,4 persen di RAPBN 2014. Bahkan Gerindra meminta pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi pada 2014 sebesar 5,5 sampai 5,7 persen karena lebih realistis.
"Penajaman ini sesuai dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi periode pertama Presiden (2004-2009) sebesar 5,6 persen. Sedangkan rata-rata periode kedua 5,9 persen," tegasnya.
Dia juga menyebut angka inflasi RAPBN 2014 masih terlalu rendah karena dipercaya masa kampanye malah akan membuat harga-harga akan naik. "Inflasi 2014 bisa mencapai 5 sampai 6 persen karena belanja dana kampanye dimana-mana sehingga harga-harga akan naik," lanjutnya.
Sumarjati juga merasa asumsi nilai tukar rupiah pada 2014 terlalu rendah dan sebaiknya dipatok di angka Rp9.900 sampai Rp10.000 per dolar. "Angka Rp9.750 per dolar terlalu rendah, bisa Rp9.900 sampai Rp10.000 per dolar pada 2014," tuturnya.
Sedangkan defisit yang cenderung kecil 1,49 persen pada 2014 hanya akan mendorong inefisiensi. "Apalagi digabung utang luar negeri," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
