Aturan pembebasan kuota impor mineral berakhir 2013
Senin, 26 Agustus 2013 - 15:07 WIB
Aturan pembebasan kuota impor mineral berakhir 2013
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, pembebasan kuota impor 14 bahan mineral tidak akan bertentangan dengan semangat hilirisasi.
Pasalnya, pemberlakuan aturan ini hanya berjalan sampai akhir 2013, sehingga pada 2014 hilirisasi mineral tetap akan berjalan. "Ketentuan bahwa 2014 stop ekspor bahan mentah mineral tetap berjalan, karena yang sudah bangun smelter saja yang kita izinkan," ujar Hatta di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (26/8/2013).
Dia meyakini bahwa program hilirisasi berupa pembangunan smelter pasti dibangun sebagai bentuk kebijakan pemerintah yang konsisten.
"Kalau enggak konsisten mana ada orang mau bangun (smelter). Tapi saya sudah sampaikan dalam pidato saya tadi, saya sebutkan bahwa kita harus konsisten dalam kebijakan," imbuhnya.
Hatta menjelaskan, pembebasan kuota bahan mineral lebih semata-mata berbentuk kemudahan izin ekspor dari perusahaan tambang. Karena selama ini untuk mengurus kuota ekspor bahan tambang suatu perusahaan harus mengurus banyak perizinan mulai dari Kementerian ESDM sampai Kementerian Perdagangan.
"Kita hanya inginkan kalau udah clean and clear, maka perusahaan tinggal melaporkan program ekspornya setahun sekali saja dan enggak perlu ke sana kemari. Sehingga menghambat penerimaan kita," pungkas Hatta.
Pasalnya, pemberlakuan aturan ini hanya berjalan sampai akhir 2013, sehingga pada 2014 hilirisasi mineral tetap akan berjalan. "Ketentuan bahwa 2014 stop ekspor bahan mentah mineral tetap berjalan, karena yang sudah bangun smelter saja yang kita izinkan," ujar Hatta di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (26/8/2013).
Dia meyakini bahwa program hilirisasi berupa pembangunan smelter pasti dibangun sebagai bentuk kebijakan pemerintah yang konsisten.
"Kalau enggak konsisten mana ada orang mau bangun (smelter). Tapi saya sudah sampaikan dalam pidato saya tadi, saya sebutkan bahwa kita harus konsisten dalam kebijakan," imbuhnya.
Hatta menjelaskan, pembebasan kuota bahan mineral lebih semata-mata berbentuk kemudahan izin ekspor dari perusahaan tambang. Karena selama ini untuk mengurus kuota ekspor bahan tambang suatu perusahaan harus mengurus banyak perizinan mulai dari Kementerian ESDM sampai Kementerian Perdagangan.
"Kita hanya inginkan kalau udah clean and clear, maka perusahaan tinggal melaporkan program ekspornya setahun sekali saja dan enggak perlu ke sana kemari. Sehingga menghambat penerimaan kita," pungkas Hatta.
(izz)
Lihat Juga :
