Pemerintah didesak tambah kuota kedelai Bulog
Selasa, 10 September 2013 - 09:51 WIB
Pemerintah didesak tambah kuota kedelai Bulog
A
A
A
Sindonews.com - DRPD Jawa Timur mendesak pemerintah untuk melakukan penambahan kuota Kedelai di Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal itu menyusul maraknya aksi mogok produksi yang dilakukan oleh perajin tahu dan tempe di Jawa Timur.
Penambahan kuota ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta stabilisasi harga kedelai di pasaran.
Ketua Komisi B DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto mengatakan, dari kebutuhan 120 ribu ton kedelai untuk Jawa Timur, Bulog hanya dijatah 20 ribu ton. Akibatnya, pemerintah tidak tidak bisa mengendalikan harga kedelai di pasaran.
"Kedelai dikuasai oleh pedagang besar atau importir," kata Agus di Surabaya, Selasa (10/9/2013).
Selain menambah kuota kedelai Bulog, dia berharap, pemerintah pusat secepatnya merealisasikan Harga Pokok Penjualan (HPP). HPP ini membuat petani semakin bergairah karena sudah ada kepastian terkait harga.
"Petani kedelai banyak yang beralih menanam tanaman lain karena mereka tak mau merugi akibat tidak adanya kepastian harga," tegas politisi asal Partai Demokrat ini.
Komisi B DPRD Jatim juga berupaya untuk mengalokasikan anggaran subsidi untuk membantu kelompok tani kedelai untuk penanaman kedelai, termasuk akses permodalan bagi para perajin tempe dan tahu.
Agus menjelaskan, luas lahan pertanian kedelai di Jatim pada awalnya mencapai 540 ribu hektar (ha), sehingga Jatim tergolong salah satu lumbung kedelai nasional. Namun, akibat kurangnya perhatian pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi petani kedelai menyebabkan mereka beralih menanam tanaman lain.
Dampaknya, lahan pertanian kedelai menyusut menjadi sekitar 200 ribu ha dan produksi kedelai Jatim ikut menurun.
"Daerah sentra petani kedelai di Jatim ada di Kabupaten Jember, Magetan, Malang, Kediri dan Lumajang. Untuk mempertahankannya, pemerintah kabupaten/kota juga harus ikut membantu menjadikan kedelai sebagai skala prioritas tanaman khusus," pungkasnya.
Penambahan kuota ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta stabilisasi harga kedelai di pasaran.
Ketua Komisi B DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto mengatakan, dari kebutuhan 120 ribu ton kedelai untuk Jawa Timur, Bulog hanya dijatah 20 ribu ton. Akibatnya, pemerintah tidak tidak bisa mengendalikan harga kedelai di pasaran.
"Kedelai dikuasai oleh pedagang besar atau importir," kata Agus di Surabaya, Selasa (10/9/2013).
Selain menambah kuota kedelai Bulog, dia berharap, pemerintah pusat secepatnya merealisasikan Harga Pokok Penjualan (HPP). HPP ini membuat petani semakin bergairah karena sudah ada kepastian terkait harga.
"Petani kedelai banyak yang beralih menanam tanaman lain karena mereka tak mau merugi akibat tidak adanya kepastian harga," tegas politisi asal Partai Demokrat ini.
Komisi B DPRD Jatim juga berupaya untuk mengalokasikan anggaran subsidi untuk membantu kelompok tani kedelai untuk penanaman kedelai, termasuk akses permodalan bagi para perajin tempe dan tahu.
Agus menjelaskan, luas lahan pertanian kedelai di Jatim pada awalnya mencapai 540 ribu hektar (ha), sehingga Jatim tergolong salah satu lumbung kedelai nasional. Namun, akibat kurangnya perhatian pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi petani kedelai menyebabkan mereka beralih menanam tanaman lain.
Dampaknya, lahan pertanian kedelai menyusut menjadi sekitar 200 ribu ha dan produksi kedelai Jatim ikut menurun.
"Daerah sentra petani kedelai di Jatim ada di Kabupaten Jember, Magetan, Malang, Kediri dan Lumajang. Untuk mempertahankannya, pemerintah kabupaten/kota juga harus ikut membantu menjadikan kedelai sebagai skala prioritas tanaman khusus," pungkasnya.
(rna)
Lihat Juga :
