Sederhanakan aturan, DJP hapus sanksi pajak UKM
Rabu, 11 September 2013 - 14:36 WIB
Sederhanakan aturan, DJP hapus sanksi pajak UKM
A
A
A
Sindonews.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghapuskan sanksi administrasi atas pajak usaha kecil dan menengah (UKM). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kismantoro Petrus menjelaskan, DJP telah menghapus sanksi administrasi atas keterlambatan penyetoran pajak untuk periode Juli-Desember 2013 atas pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar per tahun.
"Tujuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam menghimpun dana penyelenggaraan negara," kata Kismantoro dalam keterangan resminya, Rabu (11/9/2013).
Namun demikian, mengingat ketentuan tersebut diberlakukan dalam waktu yang singkat, maka terdapat kecenderungan masyarakat terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.
Oleh karena itu, DJP juga akan memberikan keringanan bagi WP yang tidak memperoleh validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara dalam Surat Setoran Pajak dari bank persepi atau kantor pos.
Kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) mulai diterapkan pada masa pajak Januari 2014. Sementara itu, secara normatif, SPT masa semestinya dilaporkan paling lambat 20 hari dari masa pajak berakhir.
Dengan adanya kebijakan ini, pihaknya berharap WP memiliki cukup waktu untuk memahami PP Nomor 46 Tahun 2013 dan aturan pelaksanaannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan sesuai aturan yang ada.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kismantoro Petrus menjelaskan, DJP telah menghapus sanksi administrasi atas keterlambatan penyetoran pajak untuk periode Juli-Desember 2013 atas pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar per tahun.
"Tujuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam menghimpun dana penyelenggaraan negara," kata Kismantoro dalam keterangan resminya, Rabu (11/9/2013).
Namun demikian, mengingat ketentuan tersebut diberlakukan dalam waktu yang singkat, maka terdapat kecenderungan masyarakat terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.
Oleh karena itu, DJP juga akan memberikan keringanan bagi WP yang tidak memperoleh validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara dalam Surat Setoran Pajak dari bank persepi atau kantor pos.
Kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) mulai diterapkan pada masa pajak Januari 2014. Sementara itu, secara normatif, SPT masa semestinya dilaporkan paling lambat 20 hari dari masa pajak berakhir.
Dengan adanya kebijakan ini, pihaknya berharap WP memiliki cukup waktu untuk memahami PP Nomor 46 Tahun 2013 dan aturan pelaksanaannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan sesuai aturan yang ada.
(gpr)
Lihat Juga :
