Ini poin yang dibahas Agus Marto-Jokowi soal inflasi
Jum'at, 13 September 2013 - 12:05 WIB
Ini poin yang dibahas Agus Marto-Jokowi soal inflasi
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo mengaku telah membahas empat langkah terkait pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Pertama, BI dan Pemprov DKI akan mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Kedua, memperkuat kerja sama perdagangan dengan daerah pemasok komoditas pangan strategis.
Ketiga, membenahi infrastruktur yang mendukung perdagangan dan logistik. Keempat, mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Empat langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan sangat diperlukan untuk mengatasi tekanan inflasi di Jakarta," ujar Agus di Pasar Blok-G Tanah Abang, Jakarta, Jumat (13/9/2013).
Sementara, Jokowi mengakui keberadaan PIHPS akan mempermudah akses informasi harga bahan pangan oleh seluruh masyarakat. "Jadi akan mendorong transparansi harga dan efisiensi dalam pembentukan harga di tingkat konsumen dan produsen," ujar Jokowi dalam kesempatan yang sama.
Selain itu, Gubernur DKI Jakarta ini juga mengungkapkan akan melakukan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki kewenangan dan fungsi stabilisasi harga.
"Hal tersebut dalam rangka mendukung program cadangan pangan yang akan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan strategis di Jakarta," imbuhnya.
Dalam blusukannya ke Pasar Blok-G Tanah Abang tersebut, Agus dan Jokowi menyerahkan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).
Program tersebut diantaranya pemberian layanan penukaran uang kecil dan esukasi ciri-ciri keaslian uang rupiah (Cikur) dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).
Pertama, BI dan Pemprov DKI akan mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS). Kedua, memperkuat kerja sama perdagangan dengan daerah pemasok komoditas pangan strategis.
Ketiga, membenahi infrastruktur yang mendukung perdagangan dan logistik. Keempat, mendukung pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Empat langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan sangat diperlukan untuk mengatasi tekanan inflasi di Jakarta," ujar Agus di Pasar Blok-G Tanah Abang, Jakarta, Jumat (13/9/2013).
Sementara, Jokowi mengakui keberadaan PIHPS akan mempermudah akses informasi harga bahan pangan oleh seluruh masyarakat. "Jadi akan mendorong transparansi harga dan efisiensi dalam pembentukan harga di tingkat konsumen dan produsen," ujar Jokowi dalam kesempatan yang sama.
Selain itu, Gubernur DKI Jakarta ini juga mengungkapkan akan melakukan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memiliki kewenangan dan fungsi stabilisasi harga.
"Hal tersebut dalam rangka mendukung program cadangan pangan yang akan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan strategis di Jakarta," imbuhnya.
Dalam blusukannya ke Pasar Blok-G Tanah Abang tersebut, Agus dan Jokowi menyerahkan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).
Program tersebut diantaranya pemberian layanan penukaran uang kecil dan esukasi ciri-ciri keaslian uang rupiah (Cikur) dan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).
(izz)
Lihat Juga :
